Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
769

Meski Dianggap Mengundurkan Diri, Pengusaha Wajib Ajukan Ijin PHK

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Kediri | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (22/6/2015) membatalkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, yang dilakukan CV Top Ten Tobaco tanpa uang pesangon tanggal 24 Juli 2014 terhadap Eli Sabetani, dkk (3 orang).

PHI Surabaya menganggap, meskipun terhadap ketiga pekerja tersebut dianggap mengundurkan diri karena tidak melakukan pekerjaan sejak 10 Juli 2014 hingga 23 Juli 2014, tetapi perusahaan harus tetap memenuhi kewajibannya untuk mengajukan permohonan ijin PHK kepada PHI, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, tertulis dapat diputuskan hubungan kerja. Kata dapat menurut PHI Surabaya, bukan berarti secara otomatis terjadi pemutusan hubungan kerja. Akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Tugiyanto, menyatakan PHK kepada Eli, batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

PHK tanpa ijin PHI hanya untuk PHK dalam masa percobaan, mengajukan pengunduran diri atas kemauan diri sendiri, berakhirnya perjanjian kontrak yang pertama, pekerja memasuki usia pensiun dan pekerja meninggal dunia, hal tersebut diatur dalam Pasal 154 UU Ketenagakerjaan.

Dalam dalil gugatannya, Eli dan kawan-kawannya tidak bersedia melakukan pekerjaan akibat dipindah-tugaskan ke bagian yang lain. Sedangkan perusahaan beranggapan, posisi jabatan Eli, dkk diperusahaan yang mewakili kepentingan perusahaan tidak tepat, akibat dirinya menjabat sebagai pengurus serikat pekerja.

Perusahaan mendasarkan pendapatnya tersebut pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyatakan pekerja tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja apabila menduduki jabatan tertentu dalam sebuah perusahaan. Atas ketentuan tersebut, perusahaan memberikan pilihan kepada Eli, dkk yang menjabat sebagai Kepala Seksi Umum, Kepala Seksi Produksi, dan Koordinator Security.

Karena Eli, dkk memilih tetap menjabat sebagai pengurus serikat pekerja, maka perusahaan yang beralamat di Jalan Ngrangkah, Dusun Bangun Rejo, Desa Pranggang, Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, memindah-tugaskan ketiganya sebagai pekerja tanpa jabatan diperusahaan. Meski Eli, dkk masuk bekerja, tetapi tidak bersedia melakukan pekerjaan ditempatnya yang baru.

Tindakan Eli, dkk dianggap Majelis Hakim PHI Surabaya dapat dikualifikasikan sebagai tindakan indisipliener, sehingga PHK terhadap ketiganya harus disertai dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

“Menghukum tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada para penggugat hak para penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah selama tidak dipekerjakan, Tunjangan Hari Raya Tahun 2014 sebesar Rp.75,3 juta,” ujar Hakim Tugiyanto membacakan amar putusan dalam perkara yang diregisterasi dengan Nomor 33/G/2015/PPHI.Sby. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of