Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.148

Nota Dinas Dianggap Tak Punya Kekuatan Hukum, Buruhonline Datangi Kemenaker

Deda Priatna (kanan) menyerahkan Laporan Masyarakat ke Tanti, Kasie HI PNK (kiri), Selasa (4/8/2015).
Deda Priatna (kanan) menyerahkan Laporan Masyarakat ke Tanti, Kasie HI PNK (kiri), Selasa (4/8/2015).
Deda Priatna (kanan) menyerahkan Laporan Masyarakat ke Tanti, Kasie HI PNK (kiri), Selasa (4/8/2015).

Jakarta | Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menilai Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum, dilaporkan oleh buruhonline.com ke Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (4/8) siang tadi.

Laporan terhadap isi Putusan PHI Bandung Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015.PN.Bdg tanggal 16 Juni 2015 tersebut, diterima oleh Tanti, Kepala Seksi Hubungan Industrial Pengawasan Norma Ketenagakerjaan.

Dalam laporan yang disampaikan oleh wartawan buruhonline.com, Deda Priatna mengharapkan Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengambil tindakan-tindakan yang perlu.

Menurut ia, pendapat Hakim PHI Bandung yang menganggap Nota Dinas terhadap hasil dari pemeriksaan dalam rangka menegakkan aturan ketenagakerjaan, khususnya terkait masalah pekerja kontrak, tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan, adalah keliru dan sangat meragukan kompetensi serta indepedensi Pegawai Pengawas.

Lebih lanjut Deda mengutarakan, Nota Dinas dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas adalah untuk menjalankan perintah undang-undang, yaitu Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diperintahkan oleh undang-undang, maka produk yang diterbitkan Pegawai Pengawas adalah produk hukum.

Deda juga menjelaskan, bahwa apabila Nota Dinas bukan sebagai produk hukum, lalu kenapa bisa diajukan menjadi sengketa tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Nota Dinas yang dalam beberapa kasus dijadikan objek TUN, membuktikan bahwa Nota Dinas tersebut final dan mengikat bagi individual yang diperintahkan dalam Nota tersebut,” ujar Deda.

Hampir senada dengan Deda, Tanti juga menyayangkan terjadinya pergeseran hukum ketenagakerjaan yang semula hukum publik menjadi semi hukum privat. “Keberadaan UU 2/2004 juga berpengaruh terhadap tugas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan,” jelas Tanti. “Masukan dari masyarakat akan kami terima dan pelajari,” lanjut Tanti ketika menerima satu bendel laporan yang disampaikan buruhonline. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of