Type to search

Sekitar Kita

Penurunan Upah Sektoral, Buruh Gugat Gubernur ke Pengadilan

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Serang | Merasa dicurangi, Amin Mustolih menggugat Gubernur Provinsi Banten dan Walikota Tangerang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Dirinya sangat keberatan dengan perubahan penetapan sektoral industri sepatu, yang semula sektor II menjadi sektor III, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561/Kep-28/Huk/2015 tanggal 28 Januari 2015.

Perubahan tersebut, berakibat Mustolih kehilangan pendapatan perbulannya sebesar Rp.136.500,-, yang seharusnya sebesar Rp.3.003.000,- perbulan menjadi sebesar Rp.2.866.500,-. Perubahan dari sektor II menjadi sektor III, menimbulkan selisih sebesar lima perseratus. Upah Minimum Sektor II ditetapkan kenaikan sebesar sepuluh perseratus, sedangkan Sektor III kenaikan sebesar lima perseratus, yang ditambahkan dengan Upah Minimum Kota Tangerang Tahun 2015, sebesar Rp.2.730.000,- perbulan.

Dalam sidang pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak, Selasa (11/8) kemarin. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan, bahwa perubahan sektoral industri sepatu adalah hasil kesepakatan dengan beberapa serikat pekerja yang berada di Kota Tangerang.

Kesepakatan tersebut dinilai Mustolih sangat merugikan pekerja se-Kota Tangerang, karena bukan hanya dirinya yang kehilangan pendapatan setiap bulannya di sepanjang tahun 2015, tetapi juga ratusan ribu pekerja.

Untuk diketahui, gugatan yang diajukan Amin Mustolih didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Serang, dengan register perkara Nomor 11/G/2015/PTUN-Srg. Perkara tersebut, kini telah memasuki masa pemeriksaan bukti surat, yang disidangkan oleh Hakim Gerhat Soediono selaku Ketua Majelis, Hakim Andri Swasono dan Hakim Poppy Prastiany selaku Anggota Majelis.

Ditempat terpisah, gugatan ke PTUN Jakarta terhadap perubahan besaran penerimaan upah sektoral juga diajukan oleh Benih dan Dadang Suhendar. Kedua pekerja PT Indorama Polyester Industries Indonesia tersebut, keberatan dengan perubahan atas Izin Usaha Industri yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal per 12 Maret 2015.

Perubahan atas izin usaha itu, berdampak pada perubahan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Tanda Daftar Perusahaan. Sehingga, upah yang seharusnya diterima Benih sebesar Rp.3,4 juta setiap bulan menjadi hanya Rp.2,9 juta.

Benih menggugat Kepala BKPM, dengan tuntutan agar PTUN Jakarta membatalkan dan menyatakan tidak sah, serta memerintahkan Kepala BKPM untuk mencabut Surat Keputusan BKPM tertanggal 12 Maret 2015 itu. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *