Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
548

Perjuangkan Upah Sektoral, Dua Operator Mesin Benang Tak Gentar Hadapi Pengacara Negara

Para Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS).
Para Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS).
Para Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS).

Jakarta | Sidang lanjutan atas gugatan dua orang pekerja PT Indorama Polyester Industries Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (24/8/2015) siang tadi tengah memasuki acara penyerahan replik dalam perkara No.131/G/2015/PTUN-JKT.  Meski hanya sebagai operator mesin pembuatan benang polyster, Benih dan Dadang Suhendar tak gentar menghadapi Pengacara Negara yang mewakili Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Alasannya, karena yang sedang mereka perjuangkan adalah besaran upah sektoral yang biasa diterima setiap bulan.

Menurut mereka, Surat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing yang diterbitkan Kepala BKPM Nomor. 88/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 12 Maret 2015, kepada PT Indorama Polyester Industries Indonesia tentang perubahan atas Izin Usaha Industri Nomor : 243/T/INDUSTRI/1998 tanggal 10 Juni 1998, yang merubah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) PT Indorama, berakibat pada penurunan besaran upah yang akan diterima para pekerjanya. Sebab, untuk menentukan besaran upah di suatu bidang usaha perusahaan adalah kode KBLI.

“Perubahan tersebut akan menurunkan besaran upah sektor yang diterima pekerja perusahaan Indorama, yang semula sebesar Rp.3,4 juta menjadi Rp.2,9 juta sebulan,” terang Ali Imron dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), yang turut mendampingi Benih dan Dadang Suhendar di PTUN.

Dalam repliknya, mereka menuduh Kepala BKPM telah tidak teliti dan cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan. Sebab, kode KBLI 24302 dalam Buku KBLI 2005 adalah untuk bidang usaha industri serat staple buatan yang bahan bakunya berasal dari serat continue ataupun serat staple, bukan untuk bidang usaha yang sekarang berjalan normal di Indorama, yaitu industri benang polyester yang berbahan baku Polyester Chip/Biji Plastik.

Bahwa terbukti, obyek sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum, serta jelas-jelas menunjukkan bahwa obyek sengketa dibuat dengan mengeyampingkan ketelitian dan kecermatan, yang mengakibatkan kesewenang-wenangan, serta menunjukkan ketidakprofesionalan Tergugat, yang merupakan sebagai bagian dari penyelenggara Negara, tulis Benih dan Dadang dalam repliknya.

Dalam tuntutan, keduanya meminta PTUN Jakarta untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal yang diberikan kepada PT Indorama Polyester Industries Indonesia itu. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of