Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.502

PHI: Alasan Kesalahan Berat Tak Lagi Dapat Dijadikan Dasar PHK

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bandung | Ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkait kebolehan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat terkait dugaan tindak pidana, tak lagi dapat dijadikan dasar hukum setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian pertimbangan hukum yang diuraikan dalam Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, dalam perkara PHK antara Deden Mulyana selaku penggugat melawan CV Harum Kharisma Nusantara sebagai tergugat. Majelis Hakim PHI Bandung yang dipimpin oleh Hakim Harry Suptanto, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Deden yang meminta agar PHK terhadap dirinya haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Menurut Hakim Harry, alasan PHK terhadap Deden karena dianggap telah merugikan perusahaan, akibat memiliki selisih harga barang yang seharusnya dijual secara discount tetapi dijual dengan harga normal, haruslah dinyatakan bukti kebenarannya oleh pengadilan pidana, sebagaimana dalil pertimbangan hukum yang telah diputuskan oleh MK dalam putusan Nomor 012/PUU-I/2003.

“Majelis hakim berpendapat, bahwa petitum penggugat cukuplah beralasan menurut hukum, mengingat ketentuan Pasal 158 UU No. 13 tahun 2003 yang mengatur kesalahan berat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan keputusan MK No. 012/ PUU-I/2003. Oleh karenanya ketentuan Pasal 158 UU No. 13 tahun 2003 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja,” ujar Hakim Harry membacakan pertimbangan hukum, Rabu (1/7/2015).

Namun, Hakim Harry menilai, tindakan Deden yang menguasai selisih harga barang yang tidak disetorkan ke perusahaan, dalam dunia bisnis sangat merugikan perusahaan yang berada di Jalan Soekarno Hatta Nomor 40, Kota Bandung tersebut. Sehingga tuntutan Deden agar perusahaan dihukum membayar uang pesangon sebesar dua kali ketentuan, tidaklah memenuhi rasa keadilan.

“Majelis hakim berpendapat, bahwa cukuplah memenuhi rasa keadilan atas putusnya hubungan kerja sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebesar 15 % dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan,” tandas Hakim Harry. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of