Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.157

PHI Tentukan Tiga Unsur Kumulatif Pekerjaan Bersifat Tetap

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Cirebon | Ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur mengenai persyaratan sebagai dasar dibuatnya perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), adalah untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap, yaitu terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi.

Atas hal tersebut, maka untuk menentukan apakah suatu pekerjaan dapat dikatakan bersifat tetap atau tidak tetap, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung menetapkan tiga unsur kumulatif, yang apabila tidak terpenuhi salah satu unsurnya mengakibatkan kualifikasi bidang pekerjaan tersebut bersifat tidak tetap, demikian dinyatakan dalam Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg.

Adapun tiga unsur kumulatif sebagai syarat terpenuhinya pekerjaan yang dapat dikatakan bersifat tetap, yaitu terpenuhinya unsur terus menerus, unsur tidak terputus-putus dan tidak dibatasi oleh waktu, dan unsur merupakan bagian dari suatu proses produksi. Terhadap penetapan tiga unsur tersebut, Majelis Hakim PHI Bandung menolak gugatan Irfal Febriyanto, dkk (107 orang) terhadap PT Sumber Alfaria Tbk, yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari Blok Kebuyan RT.013 RW. 005, Desa Lurah, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Kartim Haeruddin, menyimpulkan bagian bidang pekerjaan gudang pada bagian Picker (pengepakan barang), Helper (penataan barang), Rechiving (penerimaan barang dari supplier), Inssuing (pengecekan barang yang akan dikirim ke Toko) dan yang memasukan barang ke mobil untuk server, patut dikualifikasikan sebagai pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Sebab, tanpa karyawan pada bagian gudang-pun, usaha pokok perusahaan bidang Perdagangan eceran dalam format Mini Market dan Waralaba Mini Market tetap berjalan seperti biasa.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) terhadap Irfal Febriyanto, dkk melanggar ketentuan pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 haruslah ditolak dan menyatakan pekerjaan di bagian Gudang adalah pekerjaan Penunjang sehingga patut dipekerjakan pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), oleh karena itu maka kontrak kerja terhadap para Penggugat adalah sah dan dapat dibenarkan,” ujar Hakim Kartim, Senin (15/6/2015).

Namun, Hakim Anggota Asep Maulana Syahidin tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut. Menurut pendapatnya dalam Dissenting Opinion, Hakim Anggota Asep menyatakan, jenis pekerjaan berupa packing, receiving dan issuing adalah pekerjaan yang tidak termasuk dalam syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta perusahaan tidak pernah mencatatkan perjanjian kerja kontrak pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, secara hukum status para pekerja bukan lagi sebagai tenaga kerja kontrak yang terikat dalam sebuah PKWT tetapi beralih menjadi tenaga kerja tetap berdasarkan pada PKWTT. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of