Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
396

Politisi NasDem Apresiasi Usulan Revisi UU PPHI Versi Serikat Pekerja

Irma Suryani Chaniago, Fraksi Partai NasDem, Komisi IX, DPR-RI, saat menerima draft usulan revisi UU PPHI, di Jakarta, Rabu (12/8).
Irma Suryani Chaniago, Fraksi Partai NasDem, Komisi IX, DPR-RI, saat menerima draft usulan revisi UU PPHI, di Jakarta, Rabu (12/8).
Irma Suryani Chaniago, Fraksi Partai NasDem, Komisi IX, DPR-RI, saat menerima draft usulan revisi UU PPHI, di Jakarta, Rabu (12/8).

Jakarta | Ketua Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) Partai Nasional Demokrat, Irma Suryani Chaniago, Rabu (12/8) siang menerima kunjungan para Pengurus Serikat Pekerja Industri Manufaktur (SPIM), di ruangannya di Lt. 22, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat R.I., Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Irma menerima satu bendle berkas usulan draft revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Industri Manufaktur (SPIM), Solihin.

Irma mengapresiasi draft revisi UU PPHI yang diusulkan serikat pekerja, menurutnya perbaikan terhadap kesejahteraan pekerja, menjadi tugas bersama seluruh stakeholder ketenagakerjaan, untuk saling bahu membahu. “Kita semua harus saling bahu membahu dengan memberikan informasi ketenagakerjaan terkini, agar kita dapat mencarikan jalan keluar dari masalah yang timbul,” ujarnya.

Selain itu, Irma sedang berencana mendiskusikan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri terkait sering tidak dilaksanakannya pembayaran upah saat pekerja sedang menjalani masa pemutusan hubungan kerja (PHK) di pengadilan. “Pengusaha kerap melanggar UU 13/2003, dengan tidak membayar upah pekerjanya yang dipecat,” tambah Irma.

Bukan hanya itu, dirinya juga prihatin dengan keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang hanya ada di tingkat Provinsi. “Bagaimana pekerja bisa memperjuangkan nasibnya, jika pengadilannya tidak kuasa mereka jangkau. PHI harus ada di setiap kabupaten/kota,” lanjut Irma.

Terhadap kedua persoalan yang dipertanyakan Irma, Solihin menyatakan telah mengakomodirnya dalam draft revisi yang ia usulkan. “Kami mengusulkan revisi Pasal 59 ayat (2) UU PPHI, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota yang mempunyai kawasan padat industri, untuk dapat merekomendasikan ke Mahkamah Agung, agar dapat dibentuk PHI di wilayahnya”.

Lebih lanjut, ia juga mengusulkan untuk merevisi Pasal 96 ayat (1) UU PPHI terkait kewenangan PHI dalam memberikan Putusan Sela atas upah proses selama menunggu putusan PHI, tutupnya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of