Type to search

Sekitar Kita

PTUN Kabulkan Gugatan, Pembubaran PPMI Gistex Tidak Sah

Share
Eko Novriansyah (kedua dari kanan), saat berfoto bersama dengan para Pengurus PPMI usai persidangan di PTUN Bandung.

Eko Novriansyah (kedua dari kanan), saat berfoto bersama dengan para Pengurus PPMI usai persidangan di PTUN Bandung.

Bandung | Dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 40/G/2015/PTUN.Bdg, Selasa (25/8/2015) siang tadi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, mengabulkan gugatan Aditya Putra, dengan menyatakan tidak sah surat pencabutan nomor tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) PT Gistex Chewon Syntetic.

Surat pencabutan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Nomor 251/246-PKTK/2015 tertanggal 15 Januari 2015 itu, dinyatakan tidak sah dan PTUN memerintahkan untuk dicabut. Pasalnya, surat pencabutan yang mengandung makna pembubaran terhadap keberadaan sebuah serikat pekerja di perusahaan, yang diterbitkan oleh Disnakersostrans Purwakarta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tindakan Disnakersostrans yang menyatakan tanda bukti pencatatan PPMI PT Gistex dicabut, dianggap telah melampaui kewenangannya, demikian dikatakan oleh Tim Pembela Pekerja Muslim Indonesia (TPPMI), Eko Novriansyah Putra, selaku Kuasa Hukum Aditya Putra kepada buruhonline.com. Lebih lanjut, Eko menegaskan, “Seharusnya Kadisnaker melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap jumlah keanggotaan PPA PPMI PT Gistex, bukan menerima mentah-mentah dugaan dan aduan subyektif dari perusahaan”. 

Aditya keberatan dengan surat pencabutan serikat pekerjanya di PT Gistex oleh Disnakersostrans, sebab pencoretan nomor bukti pencatatan suatu serikat pekerja bukanlah kewenangan Disnakersostrans, sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (***Jm)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *