Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
680

Putusan Sela Upah Skorsing Diputus Bersama Putusan Akhir

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Sidoarjo | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, mengabulkan tuntutan dalam provisi yang diajukan Joko Prasetyo melawan PT Kapasari Offset, yang diputus bersama-sama putusan akhir.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PHI Surabaya yang diketuai oleh Hakim Wahyono, sempat menolak tuntutan putusan sela yang diajukan oleh Joko. Menurut ia, meskipun ada surat skorsing mengenai larangan bekerja yang dilakukan oleh PT Kapasari Offset, akan tetapi tuntutan upah selama skorsing masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

“Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan putusan sela dan tuntutan provisi tersebut dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sehingga permohonan provisi Penggugat dalam putusan sela dinyatakan ditolak,” ujar Hakim Wahyono, Rabu (13/5/2015).

Sedangkan dalam pertimbangan hukum berikutnya, Joko dianggap dapat membuktikan adanya tindakan perusahaan melakukan skorsing melalui surat skorsing menuju pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.

“Majelis Hakim berpendapat upah Penggugat selama skorsing tidak dibayar oleh Tergugat, dengan demikian upah selama skorsing sejak Oktober 2014 hingga Desember 2014 yang wajib dibayar Tergugat adalah sebesar Rp.6,5 juta, dan petitum gugatan Penggugat dalam provisi dikabulkan untuk sebagian,” lanjut Hakim Wahyono.

Meskipun gugatan upah selama skorsing yang dituntut Joko dalam provisi dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok perkaranya, akan tetapi menurut Peneliti Hukum Ketenagakerjaan pada Constitutional Review Labor, Research and Consulting, Muhammad Hafidz menyatakan, putusan Hakim yang demikian telah tidak senafas dengan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Semestinya Hakim dapat meminta bukti permulaan ketika ada tuntutan provisi dan memutus mengenai permohonan putusan sela pekerja pada hari persidangan kedua, sesuai Pasal 96 ayat (2) UU Ketenagakerjaan,” jelas Hafidz.

Untuk diketahui, Joko terpaksa menggugat PT Kapasari Offset pada 28 Januari 2015, yang diregister dengan perkara Nomor 12/G/2015/PHI.Sby. Karena Joko yang merupakan salah satu pengurus serikat pekerja, meminta tambahan tunjangan akibat keinginan perusahaan yang memindahtugaskan dirinya dari Jl. Raya Kletek No. 96, Sidoarjo ke Kawasan Industri Daan Mogot, Tangerang, Banten. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of