Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
3.924

Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja Indonesia dan Lemahnya Kebijakan Publik Dalam Memelihara Asset Negara. Oleh : Eep Ependi, S.H.

eep_ependiIndonesia saat ini memiliki tiga persoalan seputar ketenagakerjaan menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Tiga persoalan utama seputar tenaga kerja yang terjadi dalam negeri antara lain kesempatan kerja yang terbatas, rendahnya kualitas angkatan kerja, dan tingginya tingkat pengangguran.

Terbatasnya kesempatan kerja membuat belum tertampungnya seluruh pencari kerja yang ada, baik yang baru menyelesaikan pendidikan, pengangguran dan yang ingin bekerja kembali. Padahal, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia, selayaknya dijamin haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, sampai saat ini masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi sebagian masyarakat Indonesia masih terus menjadi persoalan mendasar.

Strategi pembangunan ekonomi dan investasi di Indonesia, yang mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis modal, ternyata belum mampu mengatasi masalah kesempatan kerja, pengangguran, dan kemiskinan. Terkait dengan masalah itu, karena Indonesia adalah negara yang perekonomiannya memiliki kelebihan tenaga kerja (Labor Surplus Economic), sehingga pertumbuhan ekonomi tidak serta merta berdampak secara signifikan mengatasi pengagguran dan kemiskinan.

Masalah perekonomian yang dihadapi bukan hanya menyangkut masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang tercermin pada tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Akan tetapi, masalah kompleks lainnya terletak pada pada tingkat setengah pengangguran yang tinggi, struktur lapangan kerja dan status pekerjaan yang didominasi oleh sektor informal, tingkat upah dan penghasilan yang relatif rendah terhadap kebutuhan hidup yang layak, masalah kompetensi dan produktifitas yang kurang dapat bersaing, dan masalah ketenagakerjaan lainnya yang saling kait mengkait.

Masalah ketenagakerjaan mempunyai kaitan yang luas dengan penciptaan iklim usaha, keamanan, kestabilan, kebijakan, dan peraturan perundangan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal-hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat proses prooduksi barang dan jasa termasuk supply dan distribusi, serta bagi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Situasi ketenagakerjaan di Indonesia selama ini dihadapkan pada berbagai ketidakseimbangan. Beberapa ketidakseimbangan tersebut yang pertama, ketidakseimbangan secara umum antara penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan lapangan kerja. Kedua, kekurangseimbangan struktur dalam lapangan kerja. Ketiga, kekurangseimbangan antara kebutuhan jumlah dan dan jenis tenaga tenaga terdidik dengan penyediaan tenaga terdidik. Keempat, kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Dan kelima, kekurangseimbangan antar daerah dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja Indonesia, kelebihan tenaga kerja di satu provinsi tidak terdistribusikan ke provinsi lain yang membutuhkan tenaga kerja.

Menurut data Badan Statistik (BPS), Angkatan kerja Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta orang, bertambah sebanyak 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014 atau bertambah sebanyak 3,0 juta orang dibanding Februari 2014. Penduduk bekerja pada Februari 2015 sebanyak 120,8 juta orang, bertambah 6,2 juta orang dibanding keadaan Agustus 2014 atau bertambah 2,7 juta orang dibanding keadaan Februari 2014. Sementara jumlah penganggur pada Februari 2015 mengalami peningkatan dibanding bulan Agustus 2014 yaitu sebanyak 210 ribu orang dan bertambah sebanyak 300 ribu orang jika dibanding bulan Februari 2014. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dalam setahun terakhir disertai dengan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) yang meningkat sebesar 0,33 persen.

Selama setahun terakhir (Februari 2014-Februari 2015) kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama di sektor industri sebanyak 1,0 juta orang (6,43 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 930 ribu orang (5,03 persen), dan Sektor Perdagangan sebanyak 840 ribu orang (3,25 persen). Pada Februari 2015, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA ke bawah sebesar 45,19 persen, sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sarjana ke atas hanya sebesar 8,29 persen.

Sementara itu, pembentukan pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi semakin ketat. Di sisi lain, persaingan tenaga kerja pun akan semakin tajam menjelang pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada akhir 2015 mendatang terutama 12 profesi yaitu: kerja professional, seperti dokter, pengacara, akuntan, otomotif, dan yang lainnya. Persaingan mendapatkan pekerjaan nantinya bukan saja diantara kita sesama bangsa Indonesia tapi juga sudah sengit di antara negara ASEAN.

Di sisi lain tingkat pengangguran terbuka masih sangat tinggi. Hal itu merupakan akibat dari daya dukung perekonomian nasional yang belum efektif. Jika tidak ditangani secara bersungguh-sungguh akan menjadi beban negara dan merupakan sumber konflik. Apalagi pengangguran terbuka di Indonesia akan semakin didominasi oleh kelompok pengangguran usia muda dan berpendidikan tinggi. Jumlah dan tingkat setengah pengangguran sangat tinggi menggambarkan rendahnya tingkat pendayagunaan tenaga kerja, serta mengidentifikasi rendahnya produktifitas pekerja Indonesia.

Rendahnya kualitas SDM terutama disebabkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang lebih berorientasi pada supply driven sehingga terjadi kesenjangan (gap) dan ketidakcocokan (mis-matching) antara penawaran (supply) dengan permintaan (dimand) yang berdampak pada rendahnya produktifitas dan terjadinya pengangguran. Harusnya SDM yang ada bisa memenuhi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Informasi tentang peta kualitas dan kuantitas SDM di setiap provinsi dalam sektor ekonomi belum tersedia secara terinci, sehingga sulit mengatakan demand dan supply tenaga kerja secara lebih terarah. Tersedianya informasi yang jelas mengenai kebutuhan penyerapan tenaga kerja di setiap sektor ekonomi akan memudahkan identifikasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, hal ini diharapkan dapat mempercepat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

Berkaitan dengan masalah-masalah itu, KADIN Indonesia Bidang Tenaga Kerja berinisiasi untuk membuat program Database Tenaga Kerja Indonesia. Diharapkan dengan adanya program ini, maka akan memberikan kontribusi, informasi dan sebagau pusat data tenaga kerja yang digunakan oleh para pihak yang berkepentingan pada khususnya, dan pihak pemerintah pada umumnya untuk menyusun kebijakan di sektor tenaga kerja.

Selain itu, untuk menghindari krisis ekonomi yang berdampak pada sektor tenaga kerja harus pula di minimalisir dan dihindari kebijakan publik dalam penjualan aset negara. Sering datangnya krisis ekonomi yang dialami Indonesia di penghujung tahun 1990-an, maka persoalan berkaitan dengan turunnya produktifitas bangsa pun menyeruak. Persoalan pokok berkaitan dengan hal ini adalah rendahnya kinerja dari asset seperti BUMN dan miskinnya kekuatan anggaran negara yang dimiliki bangsa ini. Problem seperti ini sesungguhnya dialami oleh banyak negara di kawasan krisis pada masa itu. Hanya yang menjadi perbedaan adalah pemerintah Indonesia lebih senang mencari solusi yang instant dan berwawasan pendek.

Akar masalah penjualan asset yang marak terjadi di penghujung tahun 2003, sesungguhnya sudah dimulai sejak awal krisis moneter tahun 1997. Menteri BUMN saat itu mengumumkan rencana pemerintah menjual 12 perusahaan negara demi untuk mendapatkan Rp. 15 T. Dengan langkah ini, ada dua hal yang dicapai, yaitu menutupi kekurangan dana untuk membayar hutang dan sekaligus memutihkan hutang-hutang yang dibuat oleh pejabat BUMN itu sendiri.

Tindakan kriminal ini berlangsung terus menerus sampai sekarang. Di tengah kepanikan mencari dana untuk membayar hutang yang semakin menumpuk, pemerintah menjual perusahaan publik kepada investor asing.

Akibat utama dari penjualan asset-aset milik negara ini adalah serahkannya hajat hidup orang banyak kepada perusahaan asing. Perusahaan swasta itu tidak segan mengurangi atau bahkan menghapus pelayanan dan produk yang dianggap tidak menguntungkan. Akibatnya pelayanan akan semakin mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Di samping, masalah menajemen dan buruh, perusahaan negara biasanya dikenal boros kerena memberi pekerjaan kepada puluhan ribu orang dimata perusahan asing yang semata-mata memikirkan jumlah keuntungan, jumlah pegawai itu dinilai tidak efisien, sehingga pengambil-alihan senantiasa diikuti pemecatan masal terhadap puluhan ribu pegawai. Tapi sebaliknya perusahaan ini menarik keuntungan dari disiplin dan upah rendah yang ditetapkan dalam BUMN.

Penjualan perusahaan ini adalah langkah putus asa pemerintah untuk mendapatkan dana segar secepatnya sekaligus sebanyak mungkin. Tidak disadari bahwa perusahaan negara, betapa pun korup dan tidak efisiennya, adalah milik rakyat serta dibuat untuk kepentingan publik. Dengan hal ini hampir seluruh penyelenggara kehidupan social berada di tangan asing.

Pemerintah sesungguhnya tidak bisa menjual perusahaan milik rakyat begitu saja. Seharusnya diilakukan reorganisasi perusahaan besar-besaran dengan memecat pimpinan yang korup, memberantas manipulasi yang meraja lela. Caranya tidak lain dengan memperbesar kekuatan buruh dan pegawai dalam mengelola serta memiliki perusahaan tersebut. Masyarakat seharusnya juga terlibat dalam menentukan perkembangan perusahaan negara, dan dilibatkan melalui mekanisme tertentu. Kontrol secara langsung oleh rakyat harus diperkuat dan dilembagakan, sehingga kemungkinan penyelewemgan diperkecil dan akhirnya diberantas sama sekali.

Menghadapi persoalan rendahnya kekuatan anggaran itu, negara lantas melirik BUMN-BUMN yang tidak mampu memberikan konstribusi banyak pada negara dan memiliki beban operasional tinggi sebagai sebuah asset yang bisa dijual untuk menutupi kelemahan yang ada. Padahal seharusnya BUMN-BUMN tersebut bisa didayagunakan dan ditingkatkan produktifitasnya untuk menopang keuangan negara dalam jangka panjang. Bukan dengan solusi instan dengan menjual asset, memang secara cepat akan mendatangkan dana segar, akan tetapi dalam jangka panjang negara sudah tidak memiliki lagi alat produksi yang kuat sebagai penopang kekuatan anggaran domestiknya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of