Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
512

Sengketa Pelaut, Hukum Tajam Kebawah Tumpul Keatas

SPILN saat aksi di Bundaran HI. (dok. konfrontasi.com)
SPILN saat aksi di Bundaran HI. (dok. konfrontasi.com)

Jakarta | Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berprofesi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal penangkap ikan berbendera asing bernasib na’as, dan tak sedikit pula yang meregang nyawa. “Kasus ABK beragam, dari kerja melebihi batas normal hingga perlakuan kasar kapten kapal serta makanan yang tak higienis. Hal tersebut berimbas menjadi tekanan bathin dan mental serta penurunan daya tahan tubuh hingga berujung kematian,” ujar Agus Supriyanto, mantan ABK asal Cilacap yang juga menjadi korban gaji tidak dibayar selama 3 tahun di perairan luar negeri.

Lanjut, Agus, 3 Orang temannya yakni, Karsan, Heri, dan Romedhon meninggal, ketika kerja di atas kapal bersama dirinya pada 2012 silam di perairan Trinidad and Tobago, Kepulauan Karibia. “Belum lama ini ada 2 Orang ABK asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meninggal pula di Trinidad, keduanya terindikasi meninggal akibat sering mengkomsumsi makanan yang sudah expired menurut keterangan yang didapat dari teman sekapalnya. Hal serupa juga terjadi pada 5 ABK WNI yang meninggal akibat malnutrisi di perairan Afrika beberapa waktu lalu,” papar ia kepada buruhonline.com.

Masalah ABK WNI di luar negeri sangatlah kompleks, salah satunya adalah gaji tidak dibayar. kasus yang dialami Agus Supriyanto rupaya mengalami kebuntuan. “Teman saya Agus Siswanto sudah melaporkan kasus kami kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) pada 2013 silam, total korban ada 41 orang dengan laporan dugaan kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Namun hingga detik ini, kasus kami ngambang di Bareskrim,” ungkap Agus yang juga salah satu pengurus Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN).

Wakil sekertaris Jenderal SPILN, Sujarwo, menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan bagian dari kasus 56 ABK WNI korban trafficking yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 2014 lalu.

“Kalau 56 ABK yang sudah divonis PN Jakbar itu dikirim oleh PT. Karltigo, sedangkan untuk kasus 41 ABK (Agus red) itu dikirim oleh PT. Bahana Samudera Atlantik. Meski beda perusahaan pengirim, namun satu perusahaan majikan di Taiwan dan kapal tempat kerjanya pun sama. Tetapi kenapa hanya PT. Karltigo saja yang sudah putus kasusnya di pengadilan dan pelaku dihukum, sedangkan PT. Bahana tidak?. Jangankan dihukum, ditangkap saja belum,” keluhnya.

Dalam kasus yang berbeda, sebanyak 74 ABK WNI yang direkrut oleh 9 perusahaan pengirim dari berbagai daerah juga mengalami hal yang tak jauh berbeda. Mereka, selama 3 bulan ditelantarkan di pelabuhan Cape Town, Afrika dan tidak dibayar gajinya selama bekerja 1 hingga 5 tahun serta sempat di girin ke penjara imigrasi selama 2,5 bulan di Lindela Johanesburgh, Afrika Selatan.

Dalam kasus tersebut, para ABK didampingi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), yang juga telah melaporkan salah satu perusahaan pengirim ABK ke Bareskrim. Perusahaan yang dilaporkan yakni, PT. Seva Jaya Bahari. Seperti dikutip dari siaran pers SBMI dalam websitenya, kasus tersebut telah dilimpahkan ke Polda Jawa Tengah. Namun hingga detik ini, kasus tersebut pun ngambang di Polda Jawa Tengah. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of