Type to search

Sekitar Kita

SPILN: Calon Dubes Kawasan Amerika dan Afrika Harus Paham Hukum Maritim

Share
Ilustrasi. (foto: sorotnews.com)

Ilustrasi. (foto: sorotnews.com)

Jakarta | Solidaritas Anak Buah Kapal (ABK) yang tergabung dalam Serikat pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), menghimbau kepada Pemerintah dan DPR RI untuk mengambil kebijakan dan selektif tentang nama-nama calon Duta Besar (Dubes) RI yang akan ditempatkan di negara-negara sahabat, mereka nantinya akan mewakili pemerintahan Indonesia di negara-negara tersebut.

“Untuk Negara-Negara di Benua Amerika dan Benua Afrika sebaiknya dipilih calon Dubes yang sedikit banyaknya paham akan Hukum Internasional dan Kemaritiman. Mengingat di negara-negara tersebut banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Pelaut. Sengketa kerap terjadi antara Pelaut Indonesia dengan Perusahaan/Owner kapal, baik kondisi kerja yang tak layak, penelantaran, hingga gaji yang tidak dibayar. Itu juga patut untuk pemerintah dan DPR diskusikan,” ujar Bambang Suherman, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) di Jakarta, Selasa (11/8).

Lanjut, Bambang, berdasarkan kasus-kasus yang ditangani SPILN mayoritas seputar gaji yang tidak dibayar oleh Owner di luar negeri. Penyelesaiannya selama ini korban hanya dipulangkan, sedangkan haknya dinomorduakan dan diurus di dalam negeri setelah korbannya sampai di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan bagi para korban yang dirugikan haknya, mengingat dalam perjanjian kerja laut (PKL) pihak perusahaan di Indonesia beralasan hanya sebagai pengirim. Jika terjadi sengketa, pihak korban tidak bisa menuntut secara tegas untuk bertanggungjawab atas gaji yang tidak dibayar.

“Semoga pemerintah dan DPR selektif dalam memilih calon dubes. Semoga kedepan sengketa ABK WNI di luar negeri terkait gaji tidak dibayar bisa diselesaikan sebelum para korbannya dipulangkan,” tutup Bambang yang juga mantan ABK.

Untuk diketahui, sebelumnya seperti dilansir dari Okezone, sejumlah nama calon duta besar (Dubes ) Indonesia usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritikan karena dianggap bentuk balas budi. Mereka di antaranya yang berasal dari PDIP, PPP kubu Romahurmuziy, NasDem, dan PKPI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, tak mau mempersoalkan status para calon tersebut. Menurut dia, yang lebih penting adalah kesanggupan mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan sebagai dubes.

“Relawan atau bukan kalau tidak memenuhi parameter ya lebih baik dipertimbangkan pengajuannya,” ujar Hanafi saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Senin (10/8/2015). Parameter tersebut, lanjut Hanafi, adalah kompetensi dan kapabilitas sebagai seorang dubes. “Layak dan pantas atau tidak untuk jadi dubes. Dubes itu harus multiskills, dari soal kemampuan berbahasa asing minimal Inggris, komunikasi politik, jaringan, hingga kemampuan koleksi informasi,” bebernya.

Penguasaan informasi yang dibutuhkan adalah soal politik global-regional yang tumpang tindih dengan kepentingan nasional Indonesia. “Beberapa parameter itu yang akan kita nilai nanti,” tegas Hanafi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu melanjutkan, Komisi I terlebih dahulu akan mengadakan rapat internal sebelum uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). “Setelah itu, baru ada kepastian,” tandasnya. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *