Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
302

SPILN: Derita ABK, Diperbudak dan Jadi Korban Perdagangan Orang

SPILN saat aksi di Bundaran HI. (dok. konfrontasi.com)
SPILN saat aksi di Bundaran HI. (dok. konfrontasi.com)

Jakarta | Praktek perbudakan di tengah laut kerap menimpa Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di luar negeri, kebanyakan, kasus tersebut terjadi di atas kapal-kapal penangkap ikan. Mereka, awalnya direkrut, dokumen keberangkatan diurus oleh perusahaan, lalu dikirim ke luar negeri, terang Sudjarwo Wakil Sekertaris Jenderal Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) kepada buruhonline.com

“Masalah lain yang timbul adalah, ternyata para ABK WNI juga dipekerjakan di atas kapal yang melakukan ilegal fishing. Kapal-kapal nya pun memiliki bendera ganda, itu yang mempersulit pemantauan,” terangnya.

SPILN tak menampik bahwa praktek perbudakan tidak hanya menimpa ABK WNI saja, namun ABK asal Vietnam, Thailand, Filiphina, dan Myanmar juga jadi korban. Walau ABK WNI yang kerja di kapal ikan jumlahnya ribuan, namun ketika di atas kapal mereka di pisah-pisah. Misalkan untuk satu kapal operasi biasanya paling banyak ABK-nya 20 orang, tetapi dalam satu kapal tersebut dicampur-campur. Yakni, 5 ABK WNI, 5 ABK asal China, 5 ABK asal Vietnam, dan sisanya Filiphina.

Hal itulah yang terkadang membuat ABK WNI dan ABK WNA tak bisa berbuat banyak ketika mereka dipekerjakan serupa budak. Alasannya sama, bukan tidak berani melawan kapten atau mandor kapal, tetapi sedikit saja mereka kedapatan tidak nurut atau berani melawan, maka kapten akan menghubungi Owner, dan Owner menghubungi pihak perusahaan di Indonesia untuk memberikan peringatan, hingga ancaman dipulangkan dengan biaya sendiri serta gaji akan dipotong.

“Kalau kapten enak ada telpon satelit, bisa telpon dan ngadu ke Owner jika ABK tidak bagus kerjanya. Padahal ABK sudah menjalankan tugasnya meski dipekerjakan diluar jam kerja. ABK mau ngadu kemana dan pake apa?, sinyal telepon saja nggak ada,” ungkap Sudjarwo yang juga pernah tiga tahun jadi ABK di kapal ikan di perairan luar negeri.

Untuk diketahui, kata Sudjarwo, saat ini ada 45 ABK asal Myanmar yang diduga menjadi korban perdagangan orang. Mereka saat ini sudah di evakuasi oleh Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri untuk diamankan. Menurut Kepala Unit Human Trafficking Bareskrim Polri AKBP Arie Dharmanto menjelaskan, kasus tersebut mirip dengan yang terjadi di PT Benjina Resources (PBR), Maluku. Awalnya, pihaknya mendapat laporan dari Kedutaan Myanmar yang memberitahukan ada warga negaranya yang hilang. Kemudian, diperoleh informasi bahwa mereka dipekerjakan sebagai ABK di perairan Indonesia.

Setelah melakukan pengusutan, polisi berhasil mengamankan 45 warga negara Myanmar tersebut saat berada di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Kemudian, mereka dibawa ke Bareskrim Mabes Polri bersama tiga orang yang menjadi koordinator. “Mereka dari Ambon, Maluku, terus dibawa ke Jakarta. Dari Jakarta tadinya mereka mau pulang ke Myanmar, tapi kita amankan dulu,” kata Arie di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (5/8) seperti dikutip dari JawaPos.

Arie menambahkan, 45 WN Myanmar direkrut oleh PT S&T Mitra Mina yang berkantor di Thailand. Mereka dipekerjakan sebagai ABK tanpa dibayar. Identitas mereka juga dipalsukan. “Kita amankan dulu 45 orang ini. Nanti akan kami kembangkan ke perusahaan yang merekrut hingga pelakunya,” terangnya.

Salah seorang korban, Sal Weu (23), mengaku bahwa dirinya sudah bekerja di perusahaan tersebut selama empat tahun. Awalnya, dia dijanjikan gaji 7500 Baht Thailand atau setara dengan Rp 2,8 juta. Namun, selama bekerja, belum pernah menerima gaji. “Iya, belum dapat (gaji), tapi kalau uang makan dapat,” tutur Sal, satu-satunya korban yang bisa berbahasa Indonesia. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of