Type to search

Sekitar Kita

Bekali Buruh Hadapi Pengusaha di PHI, Kemenaker Gelar Pelatihan Hukum Acara

Share
Muhammad Hafidz (tengah), salahsatu narasumber bersama Oloan (kiri) dan Syahril (kanan) sesaat sebelum pelatihan dimulai.

Muhammad Hafidz (tengah), salahsatu narasumber bersama Oloan (kiri) dan Syahril (kanan) sesaat sebelum pelatihan dimulai.

Serang | Kurangnya kemampuan buruh dalam menghadapi pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), pada akhirnya mendorong Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menggelar pelatihan hukum acara untuk para pengurus serikat buruh beracara di PHI. “Tidak sedikit kasus yang diajukan oleh para buruh di PHI dikalahkan, karena masalah surat kuasa tidak sah, surat gugatan yang tidak jelas, sehingga PHI menyatakan gugatan mereka tidak diterima,” tutur Oloan, staff Ditjen PHI Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (22/9/2015).

Lebih lanjut Oloan mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian berusaha semaksimal mungkin membantu para buruh untuk dapat memahami hukum acara dan tidak sekedar hanya menjadi mediator dalam tiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. “Pelatihan ini merupakan angka ke sepuluh, kami telah merencanakan pelatihan serupa hingga lima belas angkatan,” ujarnya kepada buruh-online.com.

Dalam pelatihan yang digelar selama 3 (tiga) hari di Hotel Le Dian, Serang-Banten sejak Senin (21/9/2015), sebanyak 32 peserta dari serikat pekerja di Serang akan diberikan teori hukum acara perdata, teori dan praktek beracara di PHI, dan teori pembuktian.

Para buruh yang menjadi peserta acara tersebut, diberikan teori menyusun gugatan, jawaban, replik dan duplik di PHI. Menurut pengakuan salah satu narasumber acara tersebut, Muhammad Hafidz dari Constitutional Review, Research and Consulting, dirinya diminta oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan teori dan praktek menyusun gugatan hingga duplik.

Hafidz menjelaskan, teori menyusun gugatan yang terdiri dari penyebutan kompetensi pengadilan baik absolut maupun relatif, jenis perselisihan hubungan industrial, legal standing, fundamentum petendi hingga merumuskan petitum. Menurutnya, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para buruh dalam beracara di PHI, harus terus dilakukan Pemerintah. “Pemerintah harus secara terus menerus dan berkelanjutan mengadakan kegiatan seperti ini, sebab secara sosial dan ekonomi, posisi buruh tidak bisa disetarakan dengan pengusaha,” jelas Hafidz. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *