Type to search

Berita

Bekerja Pada Lima Perusahaan, PHI Hukum Perusahaan Baru

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Lampung | Fachrunawa, seorang Direktur pada PT Gajah Katulistiwa Andalan Bersama, pada 16 Februari 2015 lalu menggugat tempatnya bekerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Fachrunawa yang telah bekerja selama lebih dari 17 tahun, merasa dirinya diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan yang bergerak dibidang jasa penjualan bahan bakar minyak itu.

Dalam tuntutannya, Fachrunawa meminta agar PHI Tanjung Karang menyatakan putus hubungan kerja dirinya dengan perusahaan sejak Januari 2012, dan menghukum perusahaan untuk memberikan hak-haknya atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang seluruhnya berjumlah sebesar lebih dari Rp.118 juta.

Menurut perusahaan, seharusnya gugatan Fachrunawa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab, yang digugat hanyalah PT Gajah Katulistiwa Andalan Bersama, sedangkan berdasarkan gugatan Fachrunawa, pada awal bekerja dirinya dipekerjakan oleh PT Bumi Sawindo Permai, lalu dipekerjakan ke PT Group Pola Sapta Berjaya, kemudian PT Bumi Arta Perkasa, dan PT Essindo Arga Wira.

Lebih lanjut perusahaan yang beralamat di Perumahan Bumi Asri Blok J No. 1, Rt. 001, Kedamaian, Bandar Lampung itu berdalih, bahwa keempat perusahaan itu juga harus turut digugat, dengan alasan harus turut bertanggung-jawab atas akibat hukum dari masa kerja Fachrunawa. Sehingga, gugatan yang diregister dengan perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk, haruslah dinyatakan kurang pihak.

Terhadap fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Mardison berpendapat, bahwa dengan dialihkannya tempat kerja pekerja, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pengalihan perusahaan. Oleh karenanya, hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, yaitu PT Gajah Katulistiwa Andalan Bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Atas pendapat hukum demikian, Hakim Mardison memandang cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Fachrunawa. “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses, dan uang jaminan hari tua Jamsostek yang total keseluruhannya sebesar Rp.118.324.000,-,” ujar Hakim Mardison membacakan amar putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Rabu (27/5/2015) dan hanya dihadiri oleh pihak pekerja. (***Jm)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *