Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
530

Berganti Perusahaan Outsourcing, PHI: Tak Dapat Hapuskan Masa Kerja

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Palu | Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, yang harus tetap memperhitungkan masa kerja yang telah dilalui diperusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing) sebelumnya, menjadi dasar bagi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palu untuk memutus perkara yang diajukan oleh Pandapotan Simatupang melawan PT PLN Area Palu dan tiga perusahaan outsourcing, yaitu Koperasi Karyawan (Tergugat II), PT Makmur Palu Jaya (Tergugat III) dan PT Trisakti Della Maharani (Tergugat IV).

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PHI Palu yang diketuai oleh I Made Sukanada berkesimpulan, bahwa hubungan kerja yang tetap dianggap ada dan dilanjutkan adalah antara Penggugat dengan Tergugat IV, masa kerja Penggugat dihitung sejak tanggal 1 Februari 2003 (12 tahun), jabatan Penggugat adalah sebagai operator penerimaan dan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dan memperoleh upah setiap bulannya sebesar Rp.3,5 juta.

“Menimbang, bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat IV atas dasar indikasi adanya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perusahaan, maka sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003, Tergugat IV wajib membayar hak-hak normatif Penggugat sesuai masa kerja yang dimiliki Penggugat selama 12 tahun, yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) serta ayat (4), yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.56,3 juta,” ujar Hakim Made, Selasa (16/6/2015).

Pada pertimbangan sebelumnya, Hakim Made menyatakan bahwa taraf indikasi tidaklah dapat dijadikan dasar sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. “Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru dalam taraf terindikasi melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perusahaan, hal itu tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat IV untuk secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat,” terangnya membacakan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of