Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
540

Dianggap Perkara Perdata, Gugatan Perjanjian Bagi Hasil Tidak Diterima

Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)
Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)

Batam | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kamis (28/5/2015) memutuskan, untuk menyatakan gugatan Cecep Sutarno, dkk (29 orang) terhadap PT Remicon Widya Prima yang berada di Jl. Majapahit Kav. 2 Batu Ampar, Kota Batam, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). Alasannya menurut Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Iwan Irawan, karena gugatan Cecep untuk dipekerjakan kembali sebagai pekerja tetap dan meminta diberikan hak cuti sebesar Rp.104 juta, tidak jelas (obscuur libel).

Ketidak-jelasan gugatan terletak pada hubungan kemitraan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil, dan tidak mengandung unsur-unsur perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) seperti yang didalilkan Cecep, dkk didalam surat gugatan yang didaftarkan pada 6 Nopember 2014. Selain itu, didalam clausul perjanjian juga telah disetujui pilihan apabila terjadi perselisihan (sengketa) diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Batam.

“Menurut Majelis, Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil ini sah, dan dapat dijalankan oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan Perjanjian ini berlaku bagi para pihak sebagai Perjanjian Perdata Secara Umum,” ujar Hakim Irawan membacakan pertimbangan hukum dalam putusan yang diregisterasi dengan Nomor : 68/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tpg itu.

Lebih lanjut Hakim Irawan juga mempertimbangkan, bahwa terjadinya Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil didasari pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan kepada Cecep, dkk adalah bersifat orderan, yang tergantung pada pesanan pelanggan yang tidak dapat dipastikan banyaknya orderan dan waktu pesanannya, sehingga pendapatan Cecep sebagai supir tergantung kepada jumlah rit angkutan pulang pergi yang dilaksanakannya, dimana pendapatan bagi hasil setiap bulannya berbeda jumlahnya, dan pendapatan supir dengan cara bagi hasil tidak diatur sebagaimana didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

“Bahwa para penggugat masuk kerja pukul 08.00 dan pulangnya tidak ditetapkan, karena pekerjaannya tergantung kepada orderan, jika ada orderan para penggugat bisa bekerja sampai malam dan jika tidak ada pekerjaan dapat pulang lebih awal tanpa ada sanksi peringatan, termasuk apabila para penggugat tidak masuk bekerja tidak diberikan sanksi,” tutur Irawan. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of