Type to search

Berita

Diminta Mengundurkan Diri, PHI Salahkan Tindakan Perusahaan

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Batam | Tanpa diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhan telah menerima pembayaran dari supplier, Syarifah Aini diminta oleh PT Kumala Melur untuk membuat surat pengunduran diri yang susunan kalimatnya telah disiapkan oleh perusahaan. Dengan dalih dirinya dibawah ancaman dan tertekan secara psikologis, Syarifah akhirnya membuat pengunduran diri tertanggal 19 Maret 2014.

Karena tuduhan perusahaan tidak dapat dibuktikan, maka Syarifah mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan meminta difasilitasi perundingan. Permintaan Syarifah dikabulkan oleh Disnaker, sehingga perusahaan membatalkan surat pengunduran dirinya dan merobek-robeknya. Tetapi setelah kejadian tersebut, perusahaan yang berada di Komp. Ruko Pondok Asri Blok Y1, No.15, Kel. Sei Panas, Kecamatan Batam, Kota Batam itu, malah justru menurunkan jabatan Syarifah yang semula sebagai Kepala Gudang menjadi pekerja biasa.

Penurunan jabatan tersebut ditolak oleh Syarifah, hingga dirinya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pasalnya, menurut Syarifah, perusahaan telah melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh Pasal 169 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu mengancam dan menyuruh dirinya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, diantaranya yaitu menyuruh dirinya mengundurkan diri.

Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang yang diketuai oleh Hakim Iwan Irawan, menilai sangat mudah untuk dapat membuktikan, apakah Syarifah telah menerima transferan pembayaran dari supplier atau tidak. “Majelis Hakim mencermati dan mempelajari klarifikasi terhadap transferan dari Bank sangatlah mudah, falid dan cepat, dengan meminta rekening koran dari rekening pekerja dan juga rekening suplier. Tetapi tuduhan yang belum mendasar tersebut, langsung oleh perusahaan diberikan sanksi kepada pekerja untuk mengundurkan diri,” ujarnya.

“Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat melanggar Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.70,3 juta,” tutur Hakim Iwan Irawan membacakan amar putusan dalam perkara Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tpg, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Kamis (9/7/2015) tanpa dihadiri pihak perusahaan. (***Jm)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *