Type to search

Berita

Dipecat Karena Tak Lulus Seleksi Ulang, PHI Hukum BPJS Bayar Uang Pesangon

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Bandung | Pengalihan PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, mengakibatkan timbulnya pilihan kebijakan yang diambil oleh pengurus BPJS. Yaitu dengan menseleksi ulang seluruh pegawai PT Jamsostek, termasuk pula pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Jamsostek, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan para pekerja tersebut di BPJS Ketenagakerjaan.

Akibat seleksi tersebut, terdapat 3 (tiga) orang pekerja outsourcing yang dinilai tidak lulus test untuk dipekerjakan di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Hendrawan Afandi, Andriyansyah, dan Atang Muhtar. Tak terima dinyatakan tidak lulus test yang dilakukan setelah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun, ketiganya menolak pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.

Atas penolakan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengajukan permohonan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam gugatannya, BPJS meminta agar PHI Bandung menyatakan putus hubungan kerja ketiga pekerjanya tersebut, dengan disertai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, yang seluruhnya sebesar Rp.124,2 juta.

Sedangkan Hendrawan, dkk mengajukan gugatan rekonvensi, yang meminta agar PHI Bandung menyatakan tetap dipekerjakan kembali diposisi terakhir saat bekerja di PT Jamsostek. Terhadap permintaan tersebut, Majelis Hakim PHI Bandung tidak sependapat. Sebab, pengusaha diberikan kebolehan melakukan PHK dengan alasan Pasal 163 ayat (2) UU 13/2003, yaitu sebagai akibat dari perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan dari PT Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim PHI Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan aquo menyatakan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 163 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, terhitung sejak 31 April 2015,” ujar Hakim Harry Suptanto membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, Rabu (12/8/2015).

“Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi berupa hak-hak para Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja, secara langsung dan tunai total sebesar Rp 166.750.000,” tutup Hakim Harry. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *