Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.096

Gugatan Kadaluarsa Hanya Untuk PHK Tertentu, PHI Tolak Eksepsi Pengusaha

Ilustrasi. (gambar: aktual.co)
Ilustrasi. (gambar: aktual.co)

Surabaya | “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara dengan seksama, pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tidak memenuhi unsur pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) harus dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Hakim Jihad Arkanuddin saat membacakan pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 124/G/2014/PHI.Sby, Senin (9/2/2015) lalu.

Kesimpulan Hakim Jihad selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara tersebut, didasari pada ketentuan masa kadaluarsa (verjaard) dalam hal PHK tanpa putusan PHI sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU 13/2003, bersifat limitatif yaitu hanya pada Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162.

Sebelumnya, KSU Karya Mandiri Sejahtera, yang beralamat di Gedung PGN, Lt. 9, Jalan Pemuda, No. 56-58, Surabaya, mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap gugatan Wiyanto, dkk (3 orang). KSU beranggapan, gugatan yang diajukan ke PHI Surabaya pada tanggal 5 November 2014, telah kadaluarsa (lewat waktu). Sebab, dalil pemutusan hubungan kerja yang diajukan ketiganya, terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, atau tepatnya pada bulan April 2011.

Sayangnya, gugatan Wiyanto, dkk tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab, dalil Wiyanto dianggap obscuur libel, karena mendalilkan perusahaan (dalam hal ini KSU Karya Mandiri Sejahtera) telah tutup berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003. Sedangkan, faktanya KSU masih beroperasi hingga sekarang.

“Gugatan Para Penggugat ternyata tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, yaitu mengenai alasan dan dasar hukum dalam gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003, padahal fakta di persidangan sampai dengan sekarang perusahaan Tergugat tidak tutup. Sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel),” tutur Hakim Jihad. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of