Selasa, 15 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
885

Hakim Tugianto Terapkan Teori Kepatutan, Pembuktian Tak Mesti Dibebankan Kepada Pekerja

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Sidoarjo | Menurut Hakim Tugianto selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam teori kepatutan sebagai salahsatu asas pembuktian, dinyatakan pihak yang lebih tepat dibebani pembuktian adalah pihak yang paling mungkin, paling ringan atau paling mudah untuk membuktikan.

“Secara umum dapat diketahui bahwa yang terbiasa dan berkewajiban membuat serta menyimpan data pekerja adalah Pengusaha atau Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan bukti dimulainya para Penggugat dipekerjakan, maka Majelis menyatakan bahwa dalil-dalil terkait dengan mulainya bekerja dari Para Penggugat pada Tergugat adalah dinyatakan terbukti,” tutur Hakim Tugianto membacakan amar pertimbangan hukum, Senin (31/8/2015).

Oleh sebab itu, meski Imam Syafi’i, dkk (8 orang) hanya mengajukan bukti berupa surat hasil pemeriksaan serta anjuran Pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang relevan. Namun Hakim Tugianto dapat menyimpulkan, bahwa terbukti jika Imam Syafi’i dipekerjakan pada bagian produksi yang bersifat tetap. “Maka sesuai ketentuan tersebut diatas Majelis menyatakan bahwa para Penggugat adalah pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau sebagai pekerja tetap,” lanjut ia.

Namun terhadap permintaan Imam Syafi’i yang menuntut dipekerjakan kembali di PT Multi Anugerah Lestari Texindo yang berada di Jl. Tambak Sawah, No.15, Waru, Kab. Sidoarjo itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim lebih diarahkan dan bertujuan untuk memberikan solusi atau jalan penyelesaian yang adil serta realistis bagi para pihak.

“Mempertimbangkan kemungkinan tempat kerja para Penggugat semula sudah terisi oleh pekerja yang lain, oleh karenanya akan tidak efektif jika kemudian Para Penggugat terlantar dan tidak segera dapat dipekerjakan kembali. Oleh karenanya Majelis menilai, bahwa akan lebih baik jika hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat diputus secara adil, dengan menyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 24 Agustus 2015, atau sejak dibacakannya putusan ini,” jelas Hakim Tugianto.

“Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003, beserta upah selama tidak dipekerjakan sebanyak 6 (enam) bulan sejak tidak lagi diperbolehkan bekerja pada Oktober 2013,” tutup Hakim Tugiato membacakan amar putusan yang hanya dihadiri oleh para pekerja. (***Jm)

1
Leave a Reply

avatar
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of