Type to search

Sekitar Kita

Jika RPP Pengupahan Disahkan, Gubernur Tak Wajib Naikkan Upah Tiap Tahun

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jakarta | Kenaikan terhadap besaran upah minimum yang selama ini dilakukan oleh Gubernur setiap setahun sekali sejak tahun 2001, nampaknya tidak lagi bisa dinikmati para pekerja, akibat akan dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang kini sedang menunggu disahkan Presiden Joko Widodo, pekan depan.

Didalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 49 diatur mengenai kewenangan Gubernur dalam menetapkan upah minimum propinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral propinsi (UMSP). Sayangnya, ketentuan tersebut tidak mengharuskan Gubernur menetapkan UMP, UMK, dan UMSP setahun sekali.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muhammad Hafidz, Peneliti dari Constitutional Review, Research and Consulting. Menurut dirinya yang ditemui saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Hotel Le Dian, Serang, Selasa (22/9/2015) lalu itu, RPP Pengupahan akan mengenyampingkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 226 Tahun 2000.

Dalam Pasal 4 ayat (7) Kepmenaker yang dibuat pada era Menteri Alhilal Hamdi tersebut, lanjut ia, telah secara tegas mengatur kenaikan upah minimum yang menjadi kewenangan Gubernur, dilakukan setiap setahun sekali yang berlaku tiap tanggal 1 bulan Januari. “Jika RPP ini diberlakukan Presiden Jokowi, maka Gubernur tidak lagi wajib melakukan peninjauan terhadap besaran upah minimum setiap tahun,” tuturnya.

Menurut Hafidz, dalam teori hukum terdapat asas lex superior derogate legi inferiori dan lex posterior derogate legi priori. Sehingga, pengaturan kenaikan upah setiap tahun yang diatur dalam Keputusan Menteri sebagai aturan yang lama, harus dikesampingkan dengan Peraturan Pemerintah yang derajatnya lebih tinggi sebagai aturan yang baru.

“Meskipun didalam RPP tidak disebutkan secara tegas mencabut Keputusan Menteri Nomor 226, tetapi asas hukum itu berlaku secara otomatis,” jelasnya. “Dengan tidak adanya pengaturan kenaikan upah setiap setahun sekali dalam RPP, justru menimbulkan ketidak-pastian hukum bagi pekerja dan khususnya bagi pengusaha. Karena pengusaha tidak dapat menentukan rencana biaya kerja, tetapi jika diatur setiap setahun sekali-kan pengusaha bisa menghitung besaran ongkos produksi yang akan dia keluarkan tiap tahun,” tutup Hafidz. (***Ys).

6 Comments

  1. Iman Sukmanajaya 12 Oktober 2015

    tapi dalam Pasal 43 ayat (1) RPP Pengupahan tersebut disebutkan;

    Pasal 43
    “(1) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”

    sedangkan Pasal 41 RPP tsb adalah sbb;

    Pasal 41
    (1) Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagai Jaring Pengaman
    (2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas;
    a.Upah tanpa tunjangan; atau
    b.Upah pokok termasuk tunjangan tetap

    nah, bukankah dengan demikian artinya harus ditetapkan setiap tahunnya..?
    mohon pencerahannya…

    Balas
    1. adminbo 12 Oktober 2015

      Terima kasih, atas tanggapannya.

      Dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) RPP Pengupahan, tidak disebutkan kewenangan Gubernur dalam menetapkan upah, apakah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1), Gubernur hanya diwajibkan menetapkan upah minimum provinsi tetapi tidak diwajibkan menetapkan upah minimum kabupaten/kota.

      Demikian.

      1. Barkah 11 November 2015

        Dear rekan Adminbo,

        Mohon ijin berpendapat ya….

        Apabila yang dibahas adalah terkait kewenangan Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum, maka berdasarkan:

        Permenakertrans No. 7/2013 menyatakan sbb:
        Pasal 6 ayat (1):
        Gubernur menetapkan UMP. 

        Pasal 7 
ayat (1)
        Selain UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur DAPAT menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota. 


        PP 78/2015:
        Pasal 45 ayat (1):
        Gubernur WAJIB menetapkan Upah minimum provinsi. 

        Pasal 46 ayat (1):
        Gubernur DAPAT menetapkan Upah minimum kabupaten/kota. 


        Dalam pokok bahasan “Gubernur menetapkan UMP”, saya melihat dalam PP 78/2015 DITAMBAHKAN kata “WAJIB”, sehingga terasa lebih “greng” dibandingkan ketentuan dalam Permenakertrans No. 7/2013.

        Dalam pokok bahasan “Gubernur menetapkan UMK”, saya melihat ketentuan dalam PP 78/2015 TIDAK BERBEDA dengan ketentuan dalam Permenakertrans No. 7/2013, sehingga apabila kita mempermasalahkan kata “DAPAT” dalam konteks “Gubernur menetapkan UMK”, maka idealnya, kita sudah mempermasalahkannya sejak keberlakuan Permenakertrans No. 7/2013 yang diundangkan pada tgl. 18 Oktober 2013.

        Meskipun makna kata “DAPAT” tidak terlalu menekan bagi para Gubernur, saya menyakini implementasinya sesuai harapan kita semua, yakni Gubernur di seluruh wilayah Indonesia akan menetapkan UMK SETIAP tahunnya.
        Bahkan apabila boleh berandai-andai omong kosong…. jika penjumlahan kedua parameter (inflasi dan PDB) sama dengan NOL (baca: tidak ada kenaikan inflasi maupun PDB), sehingga UM tahun depannya TIDAK BERUBAH, saya masih menyakini bahwa para Gubernur akan tetap membuat penetapan UMP dan UMK pada bulan November di tahun berjalan untuk diberlakukan pada tahun depannya.

        Demikian dan terbuka untuk dikoreksi/dikritisi. Terima kasih.

        Salam,
        Barkah

        1. adminbo 11 November 2015

          Terima Kasih atas tanggapan Bung Barkah, semoga bermanfaat.

  2. Barkah 10 November 2015

    Dear RR,

    Meskipun saat ini, RPP Pengupahan sudah menjadi PP Pengupahan dengan nomor 78 tahun 2015, saya hanya mencermati pendapat dari Pak Muhammad Hafidz, Peneliti dari Constitutional Review, Research and Consulting yang pada hari Selasa tgl. 22 September 2015 lalu berpendapat bahwa RPP Pengupahan akan MENGENYAMPINGKAN Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 226 Tahun 2000.

    Apabila kita semua berkenan merujuk pada Permenakertrans No. 7 Tahun 2013
Tentang
 UPAH MINIMUM, yang DIUNDANGKAN 
pada tanggal 18 Oktober 2013 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239, dalam KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 menyatakan sbb:

    Pada saat Peraturan Menteri ini MULAI BERLAKU, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2000 tentang PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER- 01/MEN/1999 tentang UPAH MINIMUM, DICABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU.

    Dengan kata lain, bahwa jika ada pihak yang MASIH MERUJUK peraturan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak 2 (dua) tahun lebih, menurut saya, kurang tepat.

    Demikian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas
  3. Muhammad Hafidz 10 November 2015

    Paparan singkat Mas Barkah tidak keliru, dan saya sangat sependapat. Oleh karenanya saya hanya menggunakan kata mengenyampingkan, yang juga PP Pengupahan mengenyampingkan Permenakertrans Nomor 7/2013, selain Permenaner 1/1999 dan Kepmenaker 226/2000. Dengan demikian, meskipun ketentuan tersebut dinyatakan hapus, maka seharusnya tetap dipertahankan dalam proses harmonisasi.

    Salam.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *