Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
821

Jika RPP Pengupahan Disahkan, Gubernur Tak Wajib Naikkan Upah Tiap Tahun

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Kenaikan terhadap besaran upah minimum yang selama ini dilakukan oleh Gubernur setiap setahun sekali sejak tahun 2001, nampaknya tidak lagi bisa dinikmati para pekerja, akibat akan dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang kini sedang menunggu disahkan Presiden Joko Widodo, pekan depan.

Didalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 49 diatur mengenai kewenangan Gubernur dalam menetapkan upah minimum propinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral propinsi (UMSP). Sayangnya, ketentuan tersebut tidak mengharuskan Gubernur menetapkan UMP, UMK, dan UMSP setahun sekali.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muhammad Hafidz, Peneliti dari Constitutional Review, Research and Consulting. Menurut dirinya yang ditemui saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Hotel Le Dian, Serang, Selasa (22/9/2015) lalu itu, RPP Pengupahan akan mengenyampingkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 226 Tahun 2000.

Dalam Pasal 4 ayat (7) Kepmenaker yang dibuat pada era Menteri Alhilal Hamdi tersebut, lanjut ia, telah secara tegas mengatur kenaikan upah minimum yang menjadi kewenangan Gubernur, dilakukan setiap setahun sekali yang berlaku tiap tanggal 1 bulan Januari. “Jika RPP ini diberlakukan Presiden Jokowi, maka Gubernur tidak lagi wajib melakukan peninjauan terhadap besaran upah minimum setiap tahun,” tuturnya.

Menurut Hafidz, dalam teori hukum terdapat asas lex superior derogate legi inferiori dan lex posterior derogate legi priori. Sehingga, pengaturan kenaikan upah setiap tahun yang diatur dalam Keputusan Menteri sebagai aturan yang lama, harus dikesampingkan dengan Peraturan Pemerintah yang derajatnya lebih tinggi sebagai aturan yang baru.

“Meskipun didalam RPP tidak disebutkan secara tegas mencabut Keputusan Menteri Nomor 226, tetapi asas hukum itu berlaku secara otomatis,” jelasnya. “Dengan tidak adanya pengaturan kenaikan upah setiap setahun sekali dalam RPP, justru menimbulkan ketidak-pastian hukum bagi pekerja dan khususnya bagi pengusaha. Karena pengusaha tidak dapat menentukan rencana biaya kerja, tetapi jika diatur setiap setahun sekali-kan pengusaha bisa menghitung besaran ongkos produksi yang akan dia keluarkan tiap tahun,” tutup Hafidz. (***Ys).

6
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
adminboBarkahMuhammad HafidzBarkahIman Sukmanajaya Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Iman Sukmanajaya
Guest
Iman Sukmanajaya

tapi dalam Pasal 43 ayat (1) RPP Pengupahan tersebut disebutkan;

Pasal 43
“(1) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”

sedangkan Pasal 41 RPP tsb adalah sbb;

Pasal 41
(1) Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagai Jaring Pengaman
(2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas;
a.Upah tanpa tunjangan; atau
b.Upah pokok termasuk tunjangan tetap

nah, bukankah dengan demikian artinya harus ditetapkan setiap tahunnya..?
mohon pencerahannya…

Barkah
Guest
Barkah

Dear RR, Meskipun saat ini, RPP Pengupahan sudah menjadi PP Pengupahan dengan nomor 78 tahun 2015, saya hanya mencermati pendapat dari Pak Muhammad Hafidz, Peneliti dari Constitutional Review, Research and Consulting yang pada hari Selasa tgl. 22 September 2015 lalu berpendapat bahwa RPP Pengupahan akan MENGENYAMPINGKAN Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 226 Tahun 2000. Apabila kita semua berkenan merujuk pada Permenakertrans No. 7 Tahun 2013
Tentang
 UPAH MINIMUM, yang DIUNDANGKAN 
pada tanggal 18 Oktober 2013 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239, dalam KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 menyatakan sbb: Pada saat Peraturan Menteri ini MULAI BERLAKU, Peraturan Menteri… Read more »

Muhammad Hafidz
Guest

Paparan singkat Mas Barkah tidak keliru, dan saya sangat sependapat. Oleh karenanya saya hanya menggunakan kata mengenyampingkan, yang juga PP Pengupahan mengenyampingkan Permenakertrans Nomor 7/2013, selain Permenaner 1/1999 dan Kepmenaker 226/2000. Dengan demikian, meskipun ketentuan tersebut dinyatakan hapus, maka seharusnya tetap dipertahankan dalam proses harmonisasi.

Salam.