Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
485

Kedapatan Bawa Scrap, Bekerja 17 Tahun Hanya Diberi Pesangon 20 Juta

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bekasi | Kartono, warga Villa Mutiara Jaya, Cibitung tidak menyangka sebelumnya, bahwa tindakannya pada 13 April 2013 yang berniat membawa pulang limbah scrap berupa potongan seng dengan panjang kurang dari 20 centimeter dan lebar 15 centimeter, dengan berat sekitar 1,5 kilogram akan menjadi penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) dirinya dengan PT JFE Shoji Steel Indonesia.

Padahal, Kartono telah mengurungkan niatnya untuk membawa pulang potongan seng tersebut, karena tidak diijinkan oleh pihak security dan mengembalikannya ketempat awal scrap itu berada. Namun pada 15 April 2013, Kartono dipanggil dan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu dilaporkan polisi atas tindakannya yang berniat membawa pulang potong seng, atau mengundurkan diri dari perusahaan.

Tak terima dengan perlakuan dari perusahaan tersebut, dan sudah tidak lagi diperbolehkan masuk bekerja sejak keesokan harinya. Akhirnya, Kartono mendaftarkan gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung pada 26 Januari 2015. Dirinya menuntut agar perusahaan mempekerjakan kembali dirinya, dan membayar upah selama tidak dipekerjakan sebesar lebih dari 61,7 juta.

Perusahaan yang berlokasi di MM 2100 Industrial Town, Blok B-4-2, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi itu, keberatan dengan tuntutan yang diajukan Kartono. Sebab, ia telah tertangkap tangan melakukan pencurian yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 35a ayat (2) Peraturan Perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan PHK tanpa pemberian uang pesangon.

Dengan mempertimbangkan segala bukti-bukti yang terungkap, dan telah pula mendengarkan keterangan seorang Ahli, yaitu Basani Situmorang. Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Pranoto berpenilaian, bahwa tindakan PHK telah cukup bukti dan beralasan untuk dilakukan, dan memenuhi unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 35a ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Perusahaan, yaitu adanya kesengajaan yang dilakukan pekerja untuk melakukan pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan.

“Majelis berpendapat, Penggugat nyata telah terbukti melakukan kesalahan berat berupa tindak pidana pencurian dan atau percobaan pencurian, yang nyata-nyata telah merugikan perusahaan. Oleh karena itu Majelis berpendapat tidak ada lagi kewajiban bagi Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat,” jelas Hakim Pranoto.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa tuntutan untuk dinyatakan berlanjutnya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan, dan dibatalkannya PHK yang dilakukan perusahaan karena melawan hukum, tidak beralasan hukum yang kuat, dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak. Akan tetapi, Hakim Pranoto menganggap layak dan adil, apabila Kartono yang telah bekerja selama 17 tahun 5 bulan dan tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP), diberikan uang penghargaan masa kerja dan uang pisah yang besarnya Rp.20,5 juta.

“Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, berupa uang penghargaan masa kerja dan uang kebijakan, yang seluruhnya berjumlah Rp 20.589.800,-,” tutur Hakim Pranoto membacakan amar putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, dalam sidang terbuka untuk umum, Kamis (13/8/2015) yang dihadiri oleh para pihak. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of