Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.638

Kepala Cabang Berhak Wakili Perusahaan Tanpa Surat Kuasa

Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)
Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)

Jember | Keberatan Diah Susilorini terhadap Kepala Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jember, yang mengatasnamakan PT BRI tanpa mendapatkan kuasa dari Direksi PT BRI yang berada di Jakarta, ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Menurut Hakim Isjuaedi selaku Ketua Majelis Hakim PHI Surabaya, yang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Kepala Kantor Cabang PT BRI Jember, bahwa pimpinan cabang berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili cabang tersebut didalam serta diluar pengadilan, sesuai dengan batas kualitas pelimpahan wewenang yang diberikan.

“Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 779 K/Pdt/1992, pimpinan cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu,” tutur Hakim Isjuaedi saat membacakan pertimbangan hukum atas Putusan Nomor 29/G/2015/PHI.Sby, Senin (6/7/2015).

Diah menolak alasan perusahaan dalam memutuskan hubungan kerja terhadap dirinya, terlebih dengan tuduhan telah menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan perbankan tersebut sebesar Rp.295,2 juta. Sebab menurut Diah, perusahaan tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas, mengenai asal muasal pengajuan dan pemberian kredit. Bahkan Diah menuduh perusahaan telah mencari-cari alasan PHK terhadap dirinya, karena bagaimana bisa dikatakan rugi jika debitur tepat waktu dalam melakukan pembayaran pelunasan kreditnya kepada BRI.

Terhadap fakta tersebut, Hakim Isjuaedi berpendapat, bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin kepada Diah, tidak berdasarkan pasal 18 ayat (33) Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk No. : S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin, dengan demikian maka proses penjatuhan hukuman disiplin tersebut, batal demi hukum.

“Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat demi kebaikan semua pihak terutama Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat memanggil Tergugat untuk bekerja kembali dan agar Penggugat mencabut Surat Skorsing No. 225/KC-VI/SDM/11/2014 tanggal 17 Nopember 2014,” ujar Hakim Isjuaedi. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of