Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.511

MK Tegaskan Anjuran Mediasi Sekaligus Sebagai Risalah

Iskandar Zulkarnaen (tengah) didampingi kedua pemohon, Muhammad Hafidz (kiri) dan Wahidin (kanan) dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, Rabu (26/6). (foto: Humas MK)
Iskandar Zulkarnaen (tengah) didampingi kedua pemohon, Muhammad Hafidz (kiri) dan Wahidin (kanan) dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, Rabu (26/6). (foto: Humas MK)

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruhnya permohonan pengujian Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz, Wahidin, Solihin, Herwan dan Yayat Sugara melalui Kuasa Hukumnya, Iskandar Zulkarnaen, SH.MH.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI tidak memberikan kepastian hukum. Sebab, dalam ketentuan tersebut tidak ada pengaturan mengenai kewenangan mediator maupun konsiliator, untuk menerbitkan risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi dan waktu penerbitannya.

Mahkamah menjelaskan, anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil. Sebab, menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, apabila gugatan tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.

Terlebih, penyelesaian perkara hubungan industrial harus terlebih dahulu melalui jalan mediasi atau konsiliasi karena ketentuan ini bersifat imperative (wajib). “Sehingga, penggugat harus memperoleh bukti berupa risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial,” tegas Manahan.

Oleh karena itu, frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI bertentangan dengan UUD1945, sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi”. Demikian juga dengan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI, bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi”.

“Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon,” ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan nomor 68/PUU-XIII/2015, dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya, di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa (29/9).

Terhadap putusan tersebut, Iskandar yang ditemui sesaat setelah persidangan usai menyatakan, bahwa terhitung hari ini, setiap anjuran yang diterbitkan oleh mediator atau konsiliator merupakan sekaligus sebagai risalah mediasi atau konsiliasi. “Dengan adanya putusan ini, maka para pihak pekerja atau pengusaha tidak perlu lagi menunggu diterbitkannya risalah mediasi atau konsiliasi,” tutup ia. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of