Type to search

Buruh Migran

Pemulangan TKI Ilegal Rugikan Negara, Pemerintah Diminta Tindak Tegas PPTKIS

Share
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid saat pemulangan 481 tenaga kerja Indonesia dari Arab Saudi, di Common Use Lounge TKI, Bandara Soekarno-Hatta,Tangerang.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid saat pemulangan 481 tenaga kerja Indonesia dari Arab Saudi, di Common Use Lounge TKI, Bandara Soekarno-Hatta,Tangerang.

Jakarta | Dalam waktu dekat ini, Pemerintah kembali berencana untuk memulangkan ratusan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal/Non Prosedural dari luar negeri. Miris, ketika terjadi pemulangan TKI karena tidak memenuhi persyaratan sebagai tenaga kerja diluar negeri, yang diantaranya adalah akibat kesengajaan salah urus oleh oknum perusahaan penempatan tenaga kerja swasta nakal.

“Seharusnya Pemerintah tidak hanya memberikan informasi lowongan tenaga kerja online, tetapi juga menginformasikan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja online, yang memuat data pengurus perusahaan, berapa gaji yang dibayarkan serta masalah yang mereka alami beserta penyelesaiannya,” tutur Iskandar Zulkarnaen, Ketua Umum Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN).

Lanjut, Iskandar, pernyataan tersebut diutarakan untuk mengimbangi dan meminimalisir banyaknya kasus-kasus TKI Ilegal. “Perusahaan penempatan tenaga kerja nakal terus berupaya dengan segala cara mengirim TKI secara ilegal. Sementara, pemerintah kebagian jatah untuk memulangkan TKI kena dengan uang Negara yang diperoleh dari rakyat,” ujar ia di kantornya, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2015) kemarin.

Menurutnya, langkah pemulangan tersebut akan lebih baik jika diimbangi dengan upaya pengawasan, pencegahan, penindakan tegas, serta sosialisasi-sosialisasi yang menyentuh langsung ke daerah-daerah jantung lumbung calon TKI. “Jangan hanya gembar-gembor tentang pemulangan dan TKI Ilegal, tapi bagaimana upaya pemerintah menginformasikan perusahaan-perusahaan pengerah TKI yang kompeten dan resmi. Sebab di lapangan masih banyak PPTKIS Ilegal pula, namun masih tetap bisa beroperasi,” tegas ia.

Semoga kedepan persoalan TKI Ilegal bisa semakin terminimalisir, sebab sumber dari adanya TKI Ilegal, salah satunya adalah PPTKIS nya pun Ilegal. “Dari segi perijinan saja, masih banyak PPTKIS yang masih belum senafas dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Namun, tak ada tindakan tegas untuk menutup dan mempidanakan oknum perusahaan penempatan tenaga kerja swasta,” pungkasnya. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *