Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
560

Pengganti UU TKI Segera Disahkan, Fungsi KTKLN Dipertanyakan

Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN).
Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Malaysia | Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) yang merupakan RUU pengganti atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), dalam waktu dekat ini akan segera di paripurnakan. Kendati demikian, masih ada beberapa Pasal yang menjadi pertanyaan dan perlu penjelasan lebih detail.

Draft RUU PPILN yang telah selesai disusun, baik oleh pemerintah maupun yang disusun oleh DPR RI (komisi IX) menyebutkan, bahwa kartu identitas pekerja Indonesia selama dalam masa penempatan yang sebelumnya (dalam UU 39/2004 PPTKILN) disebut Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) diganti nama menjadi Kartu Pekerja Indonesia Luar Negeri (KPILN). Bukankah kartu identitas WNI/TKI/Pekerja Indonesia Luar Negeri ketika berada di luar negeri yang diakui secara internasional adalah pasport dan visa kerja?, tutur Figo Kurniawan, Ketua Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) Cabang Malaysia via rilis tertulisnya, Selasa (29/9).

Lanjut, Figo, bagaimana pula dengan Perintah Presiden Joko Widodo ketika mengadakan teleconfrence dengan TKI pada 30 November 2014 yang menyatakan HAPUS KTKLN. Kamus bahasa apa yang dipakai sehingga kata ‘hapus’ dimaknai dengan ‘ganti’?, tegas ia yang juga seorang TKI di Malaysia.

Masih kata Figo, Kami, para TKI/BMI, yang dalam RUU PPILN menggunakan istilah baru Pekerja Indonesia Luar Negeri (PILN) masih bisa memahami jika (misalnya) KPILN disebut sebagai kartu kepesertaan asuransi (meskipun seharusnya tidak diserahkan kepada konsorsium swasta).

Dalam pembahasan di Pansus, memang masih terbuka perubahan isu RUU untuk disesuaikan dengan kondisi terkini, tetapi jika RUU PPILN dengan draft yang seperti itu betul-betul akan disahkan menjadi UU sebagai pengganti UU 39/2004 Tentang PPTKILN, maka TKI/BMI sulit untuk dapat menerima jika harus mengakui bahwa kartu identitas para TKI/BMI ketika berada di negara penempatan adalah KPILN, pungkasnya. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of