Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
924

Pengujian Aturan Daluarsa PHK, Hakim Sarankan Konstitusional Bersyarat

Muhammad Hafidz, Pemohon Prinsipal dan Pemohon lainnya saat diwawancarai media elektronik. (foto: kompastv)
Muhammad Hafidz, Pemohon Prinsipal dan Pemohon lainnya saat diwawancarai media elektronik. (foto: kompastv)
Muhammad Hafidz, Pemohon Prinsipal dan Pemohon lainnya saat diwawancarai media elektronik. (foto: kompastv)

Jakarta | Sidang perdana atas perkara yang diregisterasi dengan Nomor 114/PUU-XIII/2015 tentang permohonan pengujian ketentuan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, digelar Mahkamah Konstitusi, Rabu (30/9) di lt. 4, Gedung MK, Jakarta. Kedua ketentuan tersebut, dinilai oleh Solihin, dkk (10 orang) selaku para Pemohon, tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.

Alasannya, kedua pasal itu mengatur batasan waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hanya dapat dilakukan sebelum melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak diberitahukan oleh pengusaha. Sehingga dapat berakibat pada daluarsanya gugatan, yang menyebabkan pekerja akan kehilangan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak bahkan uang pisah, jelas Solihin.

Dalam sidang pemeriksaan awal yang dipimpin oleh Hakim Anwar Usman, Anggota Hakim Suhartoyo meminta Pemohon untuk tidak menghapus seluruh isi pasal dalam Pasal 171 UU 13/2003 dan Pasal 82 UU PPHI. “Sepertinya Pemohon ingin membabat semua aturan itu, usul saya petitumnya dimaknai saja terutama soal PHK karena pekerja ditahan Polisi hanya dapat daluarsa setelah setahun sejak putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap,” sarannya.

Sedangkan, Anggota Majelis Panel lain, Hakim Patrialis Akbar menanggapi positif terhadap upaya yang dilakukan oleh para Pemohon, dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Terhadap substansi permohonan pengujian, Hakim Patrialis sependapat dengan Hakim Suhartoyo. “Secara sistematika permohonan sudah cukup bagus, tetapi jika bisa jangan minta dihapuskan seluruhnya melainkan dinyatakan konstitusional bersyarat saja seperti saran Yang Mulia Hakim Suhartoyo,” tutur Hakim Patrialis.

Atas saran tersebut, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. “Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya hingga 13 Oktober 2015, dengan memperhatikan saran-saran yang tadi telah disampaikan,” tutup Hakim Anwar Usman. (***DP)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of