Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.273

PHI Nilai Mogok Kerja Spontan Langgar UU Ketenagakerjaan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bekasi | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (19/8/2015) menolak tuntutan Ahmad Subur, dkk (88 orang) untuk dipekerjakan kembali oleh PT Karuna. Sebab, PHI Bandung menilai, tindakan mogok kerja spontan pada 15 April 2014 yang dilakukan Subur dan teman-temannya, tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Harry Suptanto berpendapat, perusahaan telah berupaya untuk mencegah agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, dengan cara diantaranya memanggil secara tertulis para pekerja yang mogok kerja untuk bekerja sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada 16, 17 dan 19 April 2014.

“Bahwa oleh karena pemanggilan telah dilakukan sebanyak 3tiga kali yaitu pada tanggal 16, 17 dan 19 April 2014, secara tertulis dengan ditujukan secara langsung kepada masing-masing Penggugat lewat kepala bagian dan sudah diterima pula oleh para Penggugat. Sehingga keabsahan surat panggilan tersebut cukup sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan, karena sah telah diberikan oleh orang yang berwenang,” ujar Hakim Harry membacakan pertimbangan hukum pada perkara yang diregisterasi dengan Nomor : 82/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg itu.

Lebih lanjut, Hakim Harry juga memaklumi tindakan penutupan yang dilakukan oleh perusahaan sejak 22 April 2014. Hal itu dipandang, agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi. “Tutupnya perusahaan sebagai tindakan balasan terhadap para Penggugat yang telah melakukan mogok kerja spontan, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tutur ia.

Atas pertimbangan demikian, PHI Bandung mengkualifikasikan mogok kerja tidak sah sebagai pengunduran diri, dan hanya menetapkan uang penggantian hak kepada Subur, dkk yang rata-rata telah bermasa kerja lebih dari 20 tahun. “Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada para Penggugat seluruhnya sebesar Rp.311.393.016,-,” tegas Hakim Harry.

Ditempat terpisah, Peneliti pada Constitutional Review, Research and Consulting, Muhammad Hafidz menilai, penerapan PHI Bandung terhadap pemberian uang penggantian hak yang demikian, tidak adil, terlalu kaku dan hanya melihat satu kekeliruan pekerja. Menurutnya, pekerja yang melakukan kesalahan berat atau pekerja yang ditahan oleh pihak kepolisian saja masih mendapatkan uang penghargaan masa kerja.

Memang jika merujuk pada Pasal 168 UU Ketenagakerjaan, dinyatakan, pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Sedangkan dalam Pasal 160 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, juga dinyatakan, pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). (***Ys)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
sab tipang Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
sab tipang
Guest
sab tipang

Apakah mogok kerja spontan ( aksi solidaritas bela rekan kerja ) akibat PHK tiba 2 karena kesalahan ( tidak mau lembur , ) dan ( melalaikan perintah atasan/ instruksi kerja ) merupakan tindakan yg salah ??. Kedua kasus berbeda korban nya. Ket. – Menurut management, jawaban yg di lontarkan pekerja tsb merupakan jawaban yg tdk profesional. – Akibat sikap pekerja yg di phk Perusahaan mengalami kerugian yg sangat besar. -. Aksi mogok spontan yg kami lakukan selama tiga hari. Karena di hari pertama mogok ( pada hari dimana rekan kami langsung di PHK ) di adakan pertemuan namun perusahaan sudah… Read more »

sab tipang
Guest
sab tipang

Salam sejahtera.
Apakah aksi mogok kerja, demonstrasi dan unjuk rasa bisa di lakukan hanya kalau gagal nya perundingan ???? Terima kasih banyak.