Type to search

Sekitar Kita

Politisi NasDem Nilai Pemerintah Daerah Tak Berkutik Atasi Gelombang PHK

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Karawang | Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar, semakin memperburuk kondisi dunia usaha. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan yang sulit bagi pengusaha untuk dihindari. Selain itu, Pemerintah Daerah-pun seakan tidak mampu berbuat apa-apa dengan gelombang PHK sepihak yang dilakukan oleh pengusaha.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Anggota Komisi IX, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Irma Suryani Chaniago, Kamis (10/9/2015). Menurutnya, Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja setempat, belum bisa melakukan upaya maksimal untuk mencegah PHK. Pasalnya, Disnaker hanya berfungsi sebatas memediasikan para pekerja dengan pengusaha yang sudah berselisih.

Irma mengaku, telah mendapatkan beberapa laporan pekerja yang ter-PHK, diantaranya kini dirinya tengah mempelajari laporan dari pekerja PT Honda Precision Parts Manufacturing di Karawang. Mereka sebanyak 27 orang diakhiri hubungan kerjanya dengan alasan telah berakhir masa kontraknya sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang. Padahal, lanjut Irma, Disnaker Karawang sudah menerbitkan Nota Pengawas kepada perusahaan, yang tidak memperbolehkan perusahaan mempekerjakan dengan perjanjian kerja kontrak, sehingga status pekerjanya harus dijadikan pekerja tetap.

Tidak diperpanjangnya kontrak kerja yang menurut Disnaker tidak diperbolehkan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak, merupakan pemecatan sepihak yang dilarang oleh undang-undang, dan sebagai siasat pengusaha untuk terhindar dari kewajiban pembayaran uang pesangon. “Jika Disnaker sudah haruskan dia (pengusaha) jadikan karyawannya sebagai karyawan tetap, maka tidak boleh dipecat secara sepihak, melainkan harus ke pengadilan untuk minta ijin,” tutur politisi Partai NasDem itu.

Dirinya juga menyesalkan sikap pengusaha yang melakukan pemecatan sepihak oleh beberapa perusahaan, diantaranya yang dilakukan oleh perusahaan pemasok spare part otomotif ternama itu, meskipun dengan alasan perjanjian kontraknya telah berakhir. Sebab, tambah Irma, seharusnya mereka tunduk pada keputusan Disnaker yang mengharuskan tenaga kerja kontraknya dijadikan pekerja tetap. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *