Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
447

Risalah Bipartit Tak Sebut Nama Pekerja, PHI Anggap Bukti Tidak Sempurna

Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)
Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)

Gresik | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gresik, dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Gsk, yang dibacakan Kamis (11/6/2015), oleh Hakim I Putu Gede Astawa selaku Ketua Majelis Hakim, menganggap risalah bipartit yang tidak menyebutkan nama pekerja, sebagai bukti yang tidak sempurna.

“Tidak terdapat kejelasan keterwakilan Para Penggugat dalam perundingan tersebut, karena tidak menyebut nama Para Penggugat dengan jelas dan tegas. Tetapi hanya menyebutkan nama ketua serikat pekerja yang mengaku mewakili anggotanya, tanpa menyebutkan siapa yang diwakilinya atau tidak menyebut nama Para Penggugat, “ jelas Hakim Astawa.

Lebih lanjut, ia berkesimpulan, bahwa notulen perundingan tersebut merupakan syarat formil yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui tahapan berikutnya. “Terhadap hal yang demikian, Majelis hakim berpendapat Bukti P-6a dan Bukti P-6b adalah bukti yang tidak sempurna dan haruslah dikesampingkan,” tuturnya.

Perkara pemutusan hubungan kerja tersebut, diajukan oleh Urip Joko Suntoro dan Siti Nur Farida ke PHI Gresik, pada 10 Maret 2015 lalu. Keduanya menggugat PT Sentra Pangan Utama yang beralamat di Jl. Sumengko, Km.30,2, Wringinanom, Gresik, dengan alasan diputuskan hubungan kerja tanpa pemberian uang pesangon pada 25 Juni 2014.

Namun, perusahaan membantah dalil tersebut. Sebab menurut kuasa hukumnya, perusahaan telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp.6 juta kepada Urip, dan Rp.2 juta kepada Nur Farida pada 28 Juni 2013. Lalu setelah mereka menerima uang kompensasi tersebut, dipekerjakan kembali oleh perusahaan dengan sistem kerja kontrak selama 1 (satu) tahun hingga 25 Juni 2014.

Terhadap bantahan tersebut, PHI Gresik menganggap hubungan kerja sebelum 28 Juni 2013 telah diselesaikan dengan pemberian uang kompensasi, sedangkan untuk perjanjian kontrak yang dibuat oleh perusahaan adalah untuk produk baru, yaitu mie dari yang semula hanya memproduksi snack.

“Terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dengan demikian maka terhadap dalil posita Para Penggugat pada angka 8 dengan petitum Para Penggugat angka 1, 2, 3, dan 4 haruslah ditolak,” tutup Hakim Aswata. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of