Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
797

Tak Diberi Ijin Hadiri Sidang, Perusahaan Diduga Langgar Kebebasan Berserikat

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Karawang | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, menilai tindakan PT Indorama Polyester Industries Indonesia yang tidak memberi ijin kepada Benih dan Dadang Suhendar selaku Pengurus Serikat Pekerja Anggota (SPA) Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), untuk menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Hal tersebut disampaikan Choerul Eillen Kurniawan, selaku Pengurus FSPS Bidang Hukum kepada buruhonline.com, Rabu (2/9/2015). Menurut Choerul, Pengurus SPA FSPS PT Indorama tidak diberikan ijin, meski telah menyampaikan permohonan dispensasi pada tanggal 6 Juli 2015. Padahal, lanjut ia, kewajiban perusahaan memberikan dispensasi untuk kegiatan berserikat telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Indorama.

“Permohonan dispensasi sudah disampaikan sesuai dengan PKB, tetapi mereka tidak diijinkan untuk meninggalkan pekerjaan,” tutur Choerul. Jika perusahaan menganggap, bahwa hal yang dipersoalkan di PTUN Jakarta tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan pekerja, itu keliru, tambahnya.

Dalam pendapatnya, Disnaker Karawang menyebutkan bahwa pokok perkara yang dipersoalkan ke PTUN adalah terkait dengan adanya Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang mengubah kode KBLI. Perubahan tersebut berakibat pada besaran kenaikan upah yang akan diterima pekerja di PT Indorama.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan SPA FSPS PT Indorama dan masih ada kaitannya dengan kesejahteraan Tenaga Kerja, maka kami berpendapat bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan Serikat Pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, urai Disnaker atas jawaban dari surat yang diajukan SPA FSPS PT Indorama tanggal 5 Agustus 2015.

Sebelumnya, Benih dan Dadang mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, yang keberatan dengan perubahan atas Izin Usaha Industri yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal per 12 Maret 2015. Perubahan atas izin usaha itu, berdampak pada perubahan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Tanda Daftar Perusahaan. Sehingga, upah yang seharusnya diterima Benih sebesar Rp.3,4 juta setiap bulan dapat berubah menjadi hanya Rp.2,9 juta. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of