Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
349

5000 Buruh Bakal Kepung Gedung Sate

Ilustrasi.
ilustrasi
ilustrasi

Bandung | Ribuan buruh akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gedung Sate, Kota Bandung, hari ini Selasa (20/10/2015) sekitar pukul 10.00 WIB. Unjuk rasa tersebut merupakan aksi penolakan terhadap formulasi pengupahan yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV, Kamis (15/10/2015).

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Barat Sabiral Rosyid mengungkapkan, unjuk rasa akan melibatkan sekitar 5.000 buruh dari 11 serikat pekerja Jawa Barat. Dalam unjuk rasa tersebut, para buruh juga menuntut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan agar satu suara menolak kebijakan pemerintah pusat terkait formulasi pengupahan tersebut.

“Penetapan Upah Minimum Kelayakan 2016 sangat mendesak, dan kami semua menolak rancangan peraturan pemerintah tentang pengupahan. Sebelum ke Gedung Sate, kami akan melakukan penyisiran ke pabrik-pabrik mulai pukul 08.00 WIB,” tutur Rosyid saat dihubungi PR Online, Senin (19/10/2015).

Menurut Rosyid, ada beberapa kebijakan yang membuat aliansi buruh menolak RPP pengupahan tersebut. Kebijakan formulasi tersebut menghilangkan peran serta serikat pekerja untuk menentukan UMK. Selain itu, keberadaan RPP akan merendahkan upah buruh 10 hingga 20 tahun ke depan. Sementara upah buruh di Indonesia saat ini masih lebih rendah ketimbang negara di ASEAN.

“Dengan rumus matematis pengupahan yang sudah ditetapkan, berarti kami para buruh tidak diberikan kewenangan untuk ikut bargaining dalam menentukan upah. Rumus itu sebenarnya hanya untuk mengatasi krisis jangka pendek, sementara kami prediksi keadaan ekonomi kita hanya melemah dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun saja,” kata Rosyid.

Selain tuntutan tersebut, para buruh juga meminta pemerintah merevisi total Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Menurut Rosyid, berdasarkan draf yang ia terima dari Sekretariat DPR RI, perubahan UU tersebut tidak sesuai dengan keinginan buruh.

“Draf yang kami terima hanya perubahan mengenai sanksi administrasi saja, sementara bagian lainnya kami kurang sependapat sehingga harus direvisi total,” kata Rosyid.

Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia Jawa Barat Azhar Hariman mengatakan, selain penolakan RPP pengupahan, para buruh juga menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuat kebijakan perlindungan tenaga kerja. Menurut Azhar, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah mengenai sertifikasi keahlian pekerja perlu ada. Terlebih akhir tahun ini Masyarakat Ekonomi ASEAN akan diberlakukan.

“Kita akan menghadapi MEA, itu artinya pekerja Indonesia harus bersaing dengan pekerja asing. Selama ini kawan-kawan pekerja belum memiliki sertifikasi keahlian. Sementara itu dibutuhkan. PP dan Perda itu akan melindungi pekerja dalam menghadapi MEA, sehingga upahnya tidak dibawah standar,” ucap Azhar.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of