Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
980

Ajukan Eksepsi Dilatoria, Gugatan PHK Kesalahan Berat Tidak Dapat Diterima

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Kalimantan Barat | Tak terima diputuskan hubungan kerja tanpa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejak 21 Juli 2014, Haryanto yang bekerja sebagai security menggugat PT Sintang Raya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015, Haryanto menuntut uang pesangon sebesar Rp.38,1 juta dan upah selama tidak lagi dipekerjakan sebesar Rp.15,3 juta. Ia menganggap, tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan tempatnya bekerja, telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menurut Haryanto, PT Sintang Raya tak seharusnya melakukan PHK terhadap dirinya, sebelum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu PHI Pontianak. Sehingga, tindakan PHK sepihak terhadap dirinya merupakan pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Karena PHK yang dilakukan tanpa membayar hak-hak normatif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, apabila pekerja tidak menerima PHK dapat mengajukan gugatan, tulisnya.

Menanggapi gugatan Haryanto, perusahaan yang beralamat di Jalan DR.Wahidin S, No.54A, Pontianak Barat, Kota Pontianak itu, mengajukan jawaban pada 7 April 2015. Perusahaan menganggap gugatan Haryanto terlalu dini diajukan (premature). Sebab hingga gugatan diajukan, Haryanto masih menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sebanyak 10 ton di kantor Kepolisian Resort Pontianak.

Terhadap gugatan Haryanto yang terdaftar di Kepaniteraan PHI Pontianak, Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Ptk, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Jahoras Siringoringo sependapat dengan jawaban perusahaan. Menurutnya, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak PT Sintang Raya.

Sebab, bahwa berdasarkaan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005, penyelesaian perkara PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat harus memperhatikan dua hal. Yakni, PHK dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau apabila pekerja ditahan dan tidak melaksanakan pekerjaan, maka berlaku Pasal 160 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Menimbang, bahwa sesuai uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih bersifat eksepsi dilatoria, yaitu gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa perselisihan PHK-nya, karena harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat dapat dikabulkan,” tutur Hakim Jahoras.

Lebih lanjut Hakim Jahoras menyatakan, “Menimbang, bahwa sehubungan Eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka dengan diterimanya eksepsi Tergugat tersebut telah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard),” jelas ia, Selasa (9/6/2015). (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of