Type to search

Sekitar Kita

Bagi Buruh Nawacita Hanya Retorika

Share
ilustrasi

ilustrasi

Jakarta | Angka kemiskinan yang bertambah dan jumlah pengangguran yang tidak teratasi, menjadi bagian indikator gagalnya pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun ini. Buruh hanya memberikan nilai 5 dari skala 0 sampai 10 terhadap pemerintahan Jokowi-JK selama ini.

Hal ini dinyatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Dia mengatakan bahwa Jokowi tidak lulus setelah satu tahun pemerintahannya. Pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat dan buruh. Bahkan kemiskinan bertambah sebanyak 860 ribu selama enam bulan ini.

Kegagalan pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat, semakin besar dengan meningkatnya angka pengangguran yang diakibatkan ratusan ribu buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Termasuk melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Indikator kegagalan pemerintahan menurutnya sangat nyata. Yakni dengan menurunnya daya beli buruh sebanyak 30 persen, akibat dicabutnya subsidi dan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2014.

“Ratusan ribu buruh ter-PHK akibat ambruknya rupiah. Pekerja asing yang unskilled worker secara massif malah masuk ke Indonesia,” keluhnya.

Untuk buruh, menurut Said, juga semakin nyata penderitaan di masa satu tahun pemerintahan ini. Ini karena peraturan pemerintah tentang jaminan pensiun yang irasional. Sebab, hitung-hitungan yang diberikan pemerintah dalam PP Jaminan Pensiun itu adalah kalau buruh pensiun 15 tahun lagi, maka memperoleh uang pensiun dengan besaran Rp 300 ribu per bulan.

Peraturan pemerintah tentang jaminan hari tua (JHT), ingatnya, baru satu hari diteken. Namun sudah langsung diubah satu hari berikutnya, dengan menerbitkan formula kenaikan upah yang dihitung mempergunakan komponen inflasi, ditambah produk domestik bruto (PDB). Jadi, kenaikan upah sama dengan inflasi, plus PDB.

“Itu menunjukkan, rancangan peraturan pemerintah yang sedang dibuat itu kembali pada upah buruh yang murah,” cetus Said.

Dalam menentukan upahnya sendiri pun, katanya lagi, buruh sudah tidak dilibatkan lagi bernegosiasi sebagaimana pada era sebelumnya.

“Pemerintah sekarang lebih kejam dari Orde Baru, tunduk pada keserakahan dan kerakusan pengusaha yang sudah diman­jakan dengan insentif melalui segudang kemudahan di dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, II, III, IV, V dan seterusnya,” cetusnya lagi.

Karena itu, lanjut Said, buruh pun sudah tidak percaya dengan semua janji Joko Widodo yang hanya memampangkan jargon Nawacita dalam pemerintahan­nya, namun tidak pro buruh itu. “Jokowi-JK gagal memenuhi janji kampanyenya. Nawacita hanya retorika,” pungkas Said.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *