Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.173

Baru Kali Ini, Dalam 20 Hari PHI Putus Gugatan Yang Diajukan Perusahaan

Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)
Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)

Sidoarjo | Hanya butuh waktu dua puluh hari, bagi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya memutus gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh PT Yanaprima Hastapersada, Tbk melawan Agung Wardono, dkk (120 orang). Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PHI Surabaya pada 13 Agustus 2015 tersebut, langsung diputus tanpa terlebih dahulu memberi kesempatan kepada para pekerja untuk menyampaikan jawaban gugatan.

Majelis Hakim PHI Surabaya menganggap gugatan yang diajukan perusahaan masih terdapat kekurangan, dan perlu adanya penyempurnaan surat gugatan. Sehingga dalam rangka untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah, Rabu (2/9/2015), PHI menyatakan gugatan perusahaan tidak dapat diterima. Pasalnya menurut PHI, perusahaan tidak menyebutkan kapan mulai adanya hubungan kerja, dan upah para pekerja. Selain itu perusahaan tidak menyebutkan identitas para pekerja secara lengkap, yaitu tanpa menyebutkan adanya kewarganegaraan.

Menurut Praktisi Hubungan Industrial Muhammad Hafidz, menilai putusan dalam perkara Nomor 93/G/2015/PHI.Sby secara teori hukum ketenagakerjaan telah sejalan dengan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. “Hakim PHI diberi kewenangan untuk memeriksa isi gugatan dan jika ada yang kurang, maka hakim meminta untuk diperbaiki, yang biasa disebut dismissal proses,” ujarnya.

Namun, dirinya menganggap terdapat dua keanehan dalam perkara itu. Pertama, jika memang PHI menganggap harus ada perbaikan gugatan, seharusnya tidak perlu diputus, melainkan diberi kesempatan kepada penggugat yaitu perusahaan untuk memperbaiki gugatannya. Kedua, mengapa hanya pada perkara itu saja. Karena prakteknya, jika pekerja yang mengajukan gugatan, meskipun Majelis Hakim mengetahui terdapat kekurangan tetapi hanya diam saja, dan membiarkan perkara tersebut berjalan hingga 3-4 bulan, dengan acara jawab menjawab serta pembuktian, lalu baru diputus tidak dapat diterima, tanyanya.

Menurutnya Majelis Hakim PHI Surabaya yang memeriksa perkara tersebut, telah melanggar asas audi alteram partem. Sebab, praktek penyelesaian sengketa hubungan industrial diperiksa secara contentious, sehingga pemeriksaan yang berlangsung di PHI adalah secara op tegenspraak, yaitu memberi hak dan kesempatan kepada pihak lawan untuk membantah dalil penggugat, tutur Hafidz. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of