Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
584

Besaran Upah Dalam Gugatan Dan Bukti Berbeda, PHI: Gugatan Tidak Jelas

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bali | Tak lagi dipekerjakan oleh PT Aneka Kuta Wisata sejak bulan September 2013, I Ketut Suarta, dkk (50 orang) menggugat perusahaan penginapan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar. Didalam gugatan yang didaftarkannya pada tanggal 17 Februari 2015, Suarta, dkk menuntut pembayaran upah selama tidak dipekerjakan hingga sebesar Rp.1,7 miliar, dan uang pesangon sebesar Rp.3,6 miliar.

Namun, perusahaan yang beralamat di Jalan Pantai Kuta, Kabupaten Badung itu, tidak pernah menghadiri panggilan sidang yang dikirimkan oleh Juru Sita PHI Denpasar. Dalam catatan yang terdapat pada relaas panggilan sidang tanggal 26 Februari 2015 dan 6 Maret 2015, diketahui bahwa di alamat tersebut kosong.

Kemudian Suarta meminta PHI Denpasar untuk memanggil perusahaan di alamat lain, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 3-4 Prince Building II, Tanah Abang, Jakarta. Akan tetapi, setelah dipanggil sebanyak 3 kali melalui panggilan delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu tanggal 17 Maret 2015, 9 Juni 2015, dan 19 Juli 2015, perusahaan tetap tidak hadir dalam persidangan.

“Menimbang, bahwa kemudian Jurusita telah memanggil kembali pihak Tergugat pada alamat yang baru tersebut sebanyak 3 (tiga) kali melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu tanggal 17 Maret 2015, tanggal 9 Juni 2015, dan tanggal 19 Juli 2015 namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadiran tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah. Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat,” ujar Hakim Cening Budiana, Senin (14/9/2015).

Namun, meskipun pemeriksaan terhadap kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut tanpa dihadiri oleh perusahaan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi jaminan akan dikabulkannya seluruh gugatan yang diajukan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Cening selaku Ketua Majelis Hakim, besaran upah yang didalilkan oleh Suarta, dkk didalam surat gugatannya, lalu dihubungkan dengan bukti tanda terima gaji, ternyata tidak sama atau berbeda.

“Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 tentang daftar upah para Penggugat, setelah dihubungkan dengan rincian upah yang disampaikan oleh para Penggugat pada surat gugatannya yang juga dijadikan dasar untuk menghitung hak-hak para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, ternyata tidak sama atau berbeda. Sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur,” tutur Hakim Cening.

Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim PHI Denpasar sebagaimana amar putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps, menyatakan gugatan Suarta, dkk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of