Type to search

Berita

Bukan PT, Gugatan Perselisihan Kepentingan Tidak Dapat Diterima

Share
Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)

Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)

Sidoarjo | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (30/9/2015) lalu, menggelar sidang pembacaan putusan dalam perkara antara Mokhamin (13 orang) melawan PT Subur Indah Plastik. Dalam surat gugatan Mokhamin tanggal 15 Juni 2015, dirinya bersama belasan rekan kerjanya menggugat tempatnya bekerja, untuk memberikan tunjangan tidak tetap, berupa uang makan, premi hadir, tunjangan keterampilan, tunjangan pegang mesin, dan tunjangan shift terhitung sejak bulan Januari 2015.

Mokhamin beralasan, perusahaannya sudah tidak lagi memberikan kelima tunjangan tersebut sejak akhir 2014. Dan hal tersebut, dikuatkan dengan terbitnya surat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 April 2015, yang menganjurkan agar perusahaan memberikan uang makan, premi ahdir dan tunjangan keterampilan kepada para pekerja seperti biasanya.

Terhadap gugatan tersebut, perusahaan yang beralamat di Jl. Berbek Industri II/ 17-19, Waru, Kabupaten Sidoarjo itu, mengajukan keberatan. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir, perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan tingginya kenaikan upah minimum, dan berdampak pada kelangsungan perusahaan. Selain itu, perusahaan milik Liem Poo Tung tersebut, mengaku usahanya bukanlah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), seperti yang didalilkan Mokhamin, dkk.

Atas peristiwa hukum tersebut, Majelis Hakim PHI yang diketuai oleh Hakim Wahyono menyatakan, para pekerja telah keliru dalam menyebutkan subyek tergugat. Sebab, yang digugat adalah PT Subur Indah Plastik. Subyek tergugat tersebut, didapatkan oleh para pekerja dari website Kementerian Perdagangan, yang menurut Hakim Wahyono masih dibutuhkan pembuktian lebih lanjut, atas kebenaran badan usaha milik tergugat.

“Dan berkaitan dengan Daftar Nama Perusahaan yang tercatat pada Kementerian Perdagangan, yang menyebutkan bahwa perusahaan Tergugat terdaftar dengan Nama Subur Industri Plastik, PT juga tidak dapat dipakai sebagai pedoman bahwa status perusahaan Tergugat adalah Perseroan Terbatas (PT), karena daftar perusahaan tersebut diambil dari website Daftar Perusahaan yang juga harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya,” papar Hakim Wahyono.

Lebih lanjut menurut Hakim Wahyono, sebaliknya tergugat dapat membuktikan secara sederhana mengenai subyek usaha tergugat. “Di sisi lain, bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil dan Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) adalah Bukti Asli yang masih berlaku, dan diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kab. Sidoarjo, dengan Nama Perusahaan : SUBUR INDUSTRI PLASTIK/ LIEM POO TUNG,” tegas ia.

Berdasarkan pertimbangan demikian, Majelis Hakim PHI berpendapat gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke verklaard), tutur Hakim Wahyono membacakan amar putusan dalam perkara Nomor 66/G/2015PHI.Sby tersebut. (***Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *