Selasa, 15 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
409

Buruh Menolak, Pemerintah Teguh Pendirian Tak Akan Cabut PP Pengupahan

(foto: selasar.com)
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. (foto: selasar.com)

Jakarta | Pemerintah seakan tak peduli lagi kepada buruh/pekerja yang terus menyuarakan aspirasinya menolak PP Pengupahan. Pemerintah pastikan tak akan cabut PP Pengupahan meski terus didemo oleh aliansi buruh.

Sekertaris Kabinet Pramono Anung, mengatakan, pemerintah memastikan tidak akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, karena PP ini dianggap sudah baik untuk buruh maupun pengusaha.

“Kami meyakini PP Pengupahan ini akan bisa diterima kedua belah pihak, bahwa sekarang ini jika masih ada demo karena pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetap respon yang didapat dari para pelaku dunia usaha dan para buruh di daerah sangat baik karena ada kepastian selama 5 (lima) tahun,” kata Pramono Anung kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Pramono menjelaskan, formula penghitungan upah yang ada di dalam Paket Kebijakan Ekonomi tahap V itu mendasarkan perhitungan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dikalikan laju inflasi tahunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi sudah tepat. Pramono juga memastikan, meski masih ada buruh yang mempersoalkan PP tersebut, pemerintah tetap tidak akan mencabut PP tersebut.

“Kali ini pemerintah harus lebih cepat membuat keputusan, dan tidak akan mencabut PP pengupahan ini. Pemerintah enggak berani disalahkan, pemerintah berani disalahkan. Jadi lebih baik pemerintah berani,” ujar Pramono seperti dilansir laman resmi Setkab RI.

Seperti diketahui, ratusan ribu buruh dari berbagai serikat menolak isi paket kebijakan ekonomi jilid 4 tentang penetapan kenaikan upah minimum setiap tahun yang hanya berdasarkan Inflasi dan PDB yang akan dituangkan dalam RPP pengupahan.

Kebijakan tersebut dianggap menghilangkan peran serikat pekerja untuk negosiasi upah minimum dan jelas jika pemerintah ingin kembali kepada kebijakan upah murah.

Tuntutan buruh jelas, untuk menolak RPP pengupahan, menolak kenaikan UMP flat berdasarkan inflasi+PDB, serta menaikan upah minimum 2016 sebesar 22% serta KHL menjadi 84 item. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of