Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.990

Dampak Globalisasi Bagi Buruh Indonesia

Ilustrasi. (foto: sabenggo1.blogspot.com)
Ilustrasi. (foto: sabenggo1.blogspot.com)
Ilustrasi. (foto: sabenggo1.blogspot.com)

Saat ini Indonesia adalah negara yang terkena dampak arus globalisasi yang cukup besar. Dimana globalisasi telah merubah seluruh sendi kehidupan di Indonesia baik dari segi ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Globalisasi adalah semua proses yang berhubungan dengan penyatuan antara masyarakat bersatu menjadi masyarakat dunia. Jadi, kata para penganut globalisasi, hanya globalisasilah yang dapat menyatukan manusia dari semua ras di seluruh negara dan menurut mereka ia dapat mengurangi kemiskinan dan globalisasi dapat menciptakan kekayaan secara merata. Apa yang sesungguhnya terjadi di depan mata kita adalah justru yang terjadi adalah sebaliknya, yang miskin semakin miskin, sementara yang kaya menjadi luar biasa kaya.

Keuntungan tatanan dunia baru kini diperoleh oleh pimpinan industri besar. Industri besar katanya memiliki visi dan misi yang mulia tapi kejam kepada buruh. Mereka menjanjikan dunia dimana setiap orang menjadi kaya, pintar, dan muda. Namun seandainya buruh hidup untuk merasakannya, bagi buruh di era globalisasi ini sudah sangat terlambat.

Ratusan tahun lamanya Indonesia dihisap oleh negara-negara barat. Bukan hanya Indonesia tapi semua negara-negara kulit berwarna, sehingga barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. Sekarang kita didikte oleh IMF dan Bank Dunia, negeri ini yang dulunya begitu kaya sekarang diubah menjadi negara pengemis. Hal itu terjadi karena tidak adanya karakter pada elit, dimana mereka terus mementingkan akumulasi kekuasaan daripada mendistribusi keadilan.

Buruh adalah salah satu tonggak besar bangsa yang berperan penting dalam kemajuan perekonomian sebuah negara. Tanpa buruh produk terbaik bangsa tidak akan bisa menembus pasar dunia, tanpa buruh perekonomian negara akan hancur. Sehingga para buruh/pekerja harus benar-benar berada dalam kepastian hukum, dan haknya harus benar-benar dilindungi. Sebagaimana kita ketahui akhir-akhir ini, masih banyak kaum buruh belum sepenuhnya menikmati upah layak, terbukti sebagaimana berita yang dilansir menurut Labour Institute Indonesia menyebutkan sejumlah daerah yang upah buruhnya masih belum layak, yakni Kalimantan, Sulawesi, dan sejumlah daerah di Indonesia Timur.

Kemudian PHK pun semakin merajalela di beberapa perusahaan seperti di tangerang 6.500 buruh di PHK, kemudian akibat PHK lebih dari setengah juta buruh pribumi di Banten menganggur. Hal ini terjadi karena lesunya perekonomian Indonesia dan masih ada permasalahan dalam sistem pengupahan nasional. Sehingga sering kita jumpai juga para buruh dan serikat pekerja melakukan aksi demo di mana-mana demi memohon kepastian hukum dan perlindungan yang manusiawi dari pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak cukup awas dalam menanggapi permasalahan perburuhan dan ketenagakerjaan yang sebenarnya ini merupakan permasalahan yang tak kunjung berkesudahan di negeri ini.

Hal-hal tersebut di atas dapat kita analisa dari pengaruh globalisasi yang berpeluang besar mendiskreditkan hak-hak para pekerja/buruh. Secara umum, dampak globalisasi akan terlihat dari berbagai hal berikut ini:

  • Terdapat ketimpangan yang tinggi untuk memperbaiki kinerja ekonomi secara terus menerus.
  • Menciptakan kondisi ketimpangan sosial yang lebih dalam dan meluas.
  • Persaingan tidak berlangsung pada kondisi yang sejajar atau sederajat.
  • Peraturan yang tidak sama untuk setiap orang/wilayah.
  • Meningkatnya persaingan diantara pelaku ekonomi, yaitu, dengan menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang lebih singkat dengan harga yang lebih rendah tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi, serta meningkatkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam pasar agar tetap bertahan dalam mendapatkan keuntungan.

Sehingga pengaruh semua itu terhadap pekerja/buruh adalah:

  • Pekerja dilatih supaya lebih efisien kerjanya, yang gagal dipecat.
  • Pekerja/buruh dibayar dengan upah rendah, diberikan tunjangan sosial yang tidak memadai dan kondisi kerja yang memburuk.
  • Pekerja diganti dengan mesin.
  • Produksi disubkontrakan dan diserahkan untuk dikerjakan pihak luar (outsourcing pekerjaan).
  • Tempat produksi direlokasi ke tempat lain yang menawarkan biaya produksi yang lebih murah.
  • Pekerja harus bekerja lembur pada saat beban kerja tinggi.
  • Pekerja dikurangi (PHK) saat beban kerja rendah.
  • Kontrak kerja dibuat untuk jangka pendek (harian, bulanan, atau setahun).
  • Pekerja tetap diganti dengan pekerja kontrak atau tenaga kerja di outsourcing).

Bagi serikat pekerja, hal itu membawa konsekuensi:

  • Tekanan untuk terus mempertahankan upah dan kondisi ketenagakerjaan agar tetap rendah.
  • Berkurangnya jaminan kelangsungan bekerja dan berkurangnya jaminan sosial.
  • Melemahnya solidaritas pekerja.

Pada titik inilah, kita akan mudah memahami, bahwa gerakan serikat buruh memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Besar, karena disamping harus memberikan penyadaran masyarakat, juga harus melakukan langkah-langka kongkret untuk mengatasi dampak tesebut.

Seharusnya tugas itu tidak akan begitu efisien kalau pemerintah tidak segera memperbaiki sistem pengupahan nasional, dan harus ada sanksi tegas bagi pihak birokrasi di tiap daerah kabupaten/kota dan provinsi bahkan nasional, yang terbukti lalai dalam menjalankan undang-undang ketenagakerjaan dan perlindungan hak kaum buruh baik dari segi pengupahan, pendidikan, dan kepastian hukum yang manusiawi. Pemerintah jangan hanya menawarkan janji ekonomi surga, tapi bukti nyata. Para pekerja/buruh pun harus semakin meningkatkan daya kritis dan kecerdasan, bukan hanya menolak lupa, tapi jangan pernah lupa bahwa buruh harus terus menolak jika hak-haknya dirugikan.

(Ditulis oleh: Eep Efendy, S.H.)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of