Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
475

Datangi KKP, SPILN Nyatakan Perlindungan ABK Komitmen Bersama

20151027_161045Jakarta | Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), didatangi perwakilan dari Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), dalam rangka mengadukan beberapa kasus terkait pekerja Indonesia di sektor perikanan. “Kedatangan kami kesini guna melaporkan beberapa kasus seputar pelaut kapal ikan, ada pelaut kita yang tidak mendapatkan keadilan seputar haknya. Sebelumnya kami sudah laporkan kasus ini ke BNP2TKI dan Kemlu. Semoga KKP juga bisa bantu,”  ujar Imam Syafi’i, Wakil Ketua SPILN di Ruang Pengaduan Inspektorat V Gedung Mina Bahari III Lantai 5 Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta, Selasa (27/10) siang.

Lanjut, Imam, Ada 2 kasus, TKP-nya berbeda, namun perusahaan pengirimnya sama. 8 ABK WNI di Cape Town dan 3 ABK WNI di Trinidad and Tobago. 8 ABK tersebut, di Cape Town, Afrika, mengaku mendapatkan perlakuan tidak manusiawi seputar jam kerja dan kekerasan fisik. Sementara 3 ABK di Trinidad, Karibia, mereka adalah korban dari tragedi terbakarnya kapal MV. Relience, pada Mei silam yang kini baru dipulangkan 3 orang dari total korban sebanyak 18 orang. 16 orang asal Indonesia dan 2 orang warga negara China, paparnya.

Adapun tuntutan para ABK adalah, seputar hak gaji yang belum sepenuhnya diterima dari pihak perusahaan. Selain itu, KKP diminta berkoordinasi dengan kementrian terkait guna membantu penyelesaian sengketa tersebut, serta mengupayakan kepulangan 13 ABK WNI lainnya yang masih dipekerjakan di tengah laut dalam kondisi fisik dan mental yang belum stabil pasca kebakaran kapal tersebut.

“Saya kerja di Cape Town, ikut kapal ikan jadi ABK dengan gaji 300 dollar/bulan. Selama 13 bulan saya kerja, saya kerap disiksa kapten dan mandor di kapal. Tak kuat, saya minta dipulangkan. Setelah pulang, ternyata saya dianggap melanggar kontrak dan biaya tiket ditanggung sendiri. Selain itu, saya justru dinyatakan masih berhutang oleh perusahaan PT. Lakemba Perkasa Bahari,” ujar Purwanto, salah satu korban kepada staf penerima pengaduan di KKP.

Setelah pengaduan diterima, para ABK dipersilahkan untuk datang kembali Rabu (28/10), untuk langsung dipertemukan dengan kepala bagian yang menangani kasus-kasus seperti yang terpapar diatas. “Baik. Pengaduan kami terima, besok silahkan datang lagi, karena ini sudah sore. Nanti saya langsung pertemukan dengan Kasubag dan biro hukum di Gedung Mina Bahari I Lt. 5 agar segera ditindaklanjuti pengaduannya. Jika perlu, nanti kita akan bantu notifikasikan ke Kemenko Maritim langsung,” tegas salah satu pegawai KKP, dibagian pengaduan kasus.

Untuk diketahui, SPILN berencana akan membawa para korban ke Komnas HAM setelah menemui biro hukum di KKP. Setelah dari KKP kita berencana ke Komnas HAM. Bagaimana pun juga, para korban telah dilanggar HAM-nya. Siksaan, kerja overtime, minim obat-obatan, dan terputusnya akses komunikasi dalam jangka waktu lama, itu merupakan bagian dari pelanggaran. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of