Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.553

Dianggap Tak Uraikan Alasan Tuntutan, Gugatan Dinyatakan Tidak Diterima

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bekasi | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (9/9/2015), memutuskan untuk menyatakan gugatan Khapidin Santoso, dkk (61 orang) terhadap PT Sigma & Heart Indonesia tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard). Alasannya, dalam posita gugatan para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan, dan membahas alasan-alasan yang menjadi dasar atau alasan hukum bagi para Penggugat, untuk menuntut dan menjadikannya sebagai salah satu pokok tuntutan dalam petitum surat gugatannya.

Demikian dikatakan oleh Hakim Suwanto selaku Ketua Majelis Hakim PHI Bandung, saat membacakan pertimbangan hukum dalam perkara gugatan pemutusan hubungan kerja yang teregisterasi dengan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. “Menimbang, bahwa tidaklah dapat dibenarkan secara hukum acara perdata, yang juga menjadi pedoman dan hukum dalam beracara di PHI, sebuah tuntutan muncul dalam surat gugatan tanpa di dahului adanya penjelasan, dan pembahasan mengenai dasar serta alasan yang menjadi alas hak bagi timbulnya, dan di ajukannya tuntutan terebut dalam petitum surat gugatan para penggugat,” tambah ia.

Menurut Hakim Suwanto, surat gugatan para Penggugat lebih banyak dan hanya membahas dan menjelaskan kronologis, terkait adanya pemogokan yang dilakukan oleh para penggugat di perusahaan beserta alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya pemogokan tersebut. Yang kemudian para Penggugat menyebutkan hak-hak yang seharusnya di terima oleh para penggugat selama terjadinya pemogokan tersebut, dan kewajiban yang harus dipikul oleh tergugat karena adanya mogok kerja tersebut.

“Menimbang bahwa terkait adanya tututan para penggugat dalam petitumnya, yang menuntut diubahnya status para penggugat dari pekerja kontrak yang berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi pekerja tetap. Namun para penggugat sama sekali tidak menyebutkan sejak kapan para penggugat tersebut bekerja pada perusahaan tergugat, dan sejak kapan perubahan status ketenagakerjaan tersebut harus dilakukan,” jelas Hakim Suwanto.

Posita yang merupakan sebagai dasar gugatan yang dianggap lengkap haruslah memuat 2 (dua) unsur, yaitu : dasar fakta (feitelijke grond), yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan penggugat. Serta dasar hukum (rechtelijke grond), yang menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau obyek yang diperselisihkan, dan antara penggugat dengan tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan.

Atas dasar Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999, adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (obscure libel). (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of