Type to search

Berita

Dipekerjakan Harian Lepas Tanpa Perjanjian, PHI: Status Pekerja Jadi Tetap

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Bekasi | Lariyadi, dkk (4 orang), tak dapat menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT Tamindo Permai Glass sejak 12 April 2014 lalu. Sebab, perusahaan tidak memberikan hak-hak pekerja atas PHK tersebut, yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Oleh karena itu, Lariyadi mengajukan gugatan tertanggal 25 Maret 2015 ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, dan menuntut agar perusahaan membayar uang pesangon sebesar lebih dari Rp.360 juta, dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1 juta setiap harinya.

Terhadap tuntutan tersebut, perusahaan yang berada di Kawasan Industri Jababeka I, Blok C, No.30-31, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi itu, menyangkal status hubungan kerja Lariyadi, dkk. Menurut perusahaan, keempat orang tersebut adalah pekerja harian lepas yang tidak mempunyai perjanjian kerja, sehingga perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun atas berakhirnya hubungan kerja dengan mereka.

Meskipun demikian, Majelis Hakim PHI Bandung berkesimpulan, bahwa tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara Para Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Penggugat. Sebab, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Lebih lanjut, menurut Hakim Kartim Haeruddin selaku Ketua Majelis menyatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2) UU No. 13/2003, karena selama ini hubungan kerja tersebut dibuat dengan dasar perjanjian kerja tidak tertulis, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat menjadi hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga dengan demikian status tenaga kerja Para Penggugat menjadi pekerja tetap, terhitung sejak hubungan kerja itu ada atau sejak Para Penggugat bekerja di perusahaan.

Atas pertimbangan hukum tersebut, PHI Bandung menyatakan mengabulkan gugatan Lariyadi, dan kawan-kawan untuk sebagian. “Mengabulkan gugatan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan undang-undang, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak,” tutur Hakim Kartim, Senin (22/6/2015) saat membacakan amar putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. (***Jm)

3 Comments

  1. Barkah 10 November 2015

    Yup….memang begitu bunyi pasal 57 ayat (2) UU 13/2003 yang menjadikan hubungan kerja rekan Lariyadi dan rekan kerjanya demi hukum menjadi hubker PKWTT (tetap).

    Salam,
    Barkah

    Balas
    1. Zul rahmat 17 Februari 2018

      Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua terutama buat buruh ( yg berstatus BHL ) yg senasib seperti saya, dan mohon maaf problem saya juga sama seperti apa yg di alami oleh saudara lariyadi dkk, saya berharap semoga di daerah saya ada HAKIM yg bijak dan arip seperti HAKIM PHI bandung TERIMAKASIH

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *