Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
867

Disnaker Tunggu Juklak Putusan MK Mengenai Anjuran

Gedung Mahkamah Konstitusi.
Gedung Mahkamah Konstitusi.

Bekasi | Selasa (29/9/2015) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) bertentangan dengan UUD1945, sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi, maka mediator/konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi/kosiliasi”.

Namun hingga kini, Kementerian Ketenagakerjaan selaku kementerian terkait yang membidangi urusan ketenagakerjaan, termasuk pula diantaranya UU PPHI, belum menerbitkan petunjuk pelaksana terkait Putusan MK Nomor 68/PUU-XIII/2015. Padahal, Putusan MK tersebut, mengubah peranan pegawai mediator atau konsiliator pada Dinas Tenaga Kerja untuk menerbitkan anjuran dalam bentuk risalah mediasi atau konsiliasi.

Selama ini, pegawai mediator atau konsiliator berperan membuat anjuran dan risalah, apabila penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha, tidak menemukan kata mufakat. Hal tersebut disampaikan oleh Lilis suryani SE, Dwi Kora SE dan Siti Munfairoh yang kini menjadi mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.

Menurut ketiganya, mereka baru mengetahui jika ada putusan MK yang mengubah peranan mediator dalam menerbitkan anjuran mediasi. Mereka menyatakan masih tetap akan menjalankan kewajiban seperti yang sebelum-sebelumnya, karena belum ada petunjuk pelaksana (perintah) dari dinas terkait di atasnya.

MK menganggap, anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil. Sebab, menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, apabila gugatan tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.

Terlebih, penyelesaian perkara hubungan industrial harus terlebih dahulu melalui jalan mediasi atau konsiliasi karena ketentuan ini bersifat imperative (wajib). “Sehingga, penggugat harus memperoleh bukti berupa risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial,” tegas Hakim Manahan, salah satu Hakim MK saat membacakan pertimbangan hukum dalam perkara yang diajukan oleh lima orang pekerja, yaitu Muhammad Hafidz, Wahidin, Solihin, Herwan dan Yayat Sugara bersama Kuasa Hukumnya, Iskandar Zulkarnaen, SH.MH. (***Sol)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of