Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
656

DPR Terbitkan Draft Revisi UU PPHI, Buruh-Online Rilis Draft Tandingan

Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jakarta | Setelah lebih dari 11 tahun keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sebagai landasan hukum dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang diwakili oleh Komisi IX, khususnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), memasukkan revisi UU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2015.

Beberapa hari yang lalu hingga satu minggu kedepan, Komisi IX DPR akan mendengarkan masukan dari para stakeholder ketenagakerjaan, diantaranya serikat pekerja, pengusaha, pemerintah dan akademisi, terkait revisi UU PPHI itu. Dalam draft usulan DPR yang dirilis awal bulan Oktober 2015 ini, mengusulkan 15 pasal perubahan, yakni Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 83, Pasal 95, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 122.

Selain itu, DPR juga mengusulkan 14 penambahan pasal, yaitu Pasal 27A, Pasal 40A, Pasal 48A, Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 83A, Pasal 107A, Pasal 122A hingga Pasal 122G. Serta menghapus 7 pasal, ialah Pasal 82, Pasal 116 hingga Pasal 121. (Silahkan download usulan revisi UU PPHI versi DPR).

Dalam draft setebal 17 halaman, DPR rumuskan pertegas keberadaan mediator, konsiliator dan arbiter. Lalu penghapusan gugatan daluarsa, serta tambahan penjelasan kewajiban Hakim untuk mengembalikan gugatan yang tanpa disertai dengan risalah mediasi/konsiliasi. Selain itu, DPR hanya mengusulkan penetapan waktu penyampaian salinan putusan PHI kepada para pihak, dan menambah sanksi pidana.

Tak hanya DPR, buruh-online.com yang selama 1 tahun terakhir menjadi media dengan fokus berita terkait sengketa hubungan industrial, akhirnya merilis draft revisi UU PPHI tandingan. Dalam draft setebal 28 halaman, buruh-online mengusulkan perubahan 11 pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 81, Pasal 83, dan Pasal 96. Serta menambahkan ketentuan baru sebanyak 5 pasal, yakni penambahan Pasal 2A, Pasal 58A, Pasal 90 ayat (2A), Pasal 115A dan Pasal 115B. Selain itu, juga menghapus 6 pasal, diantaranya Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 82. (Silahkan download usulan revisi UU PPHI versi buruh-online).

Buruh-online mengusulkan, agar perselisihan hak yang telah diupayakan penyelesaiannya melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, tidak lagi dapat diperiksa oleh PHI, melainkan dapat dimintakan eksekusi jika Nota Penetapan tidak dijalankan oleh pengusaha. Selain itu, diusulkan agar penyelesaian mediasi atau konsiliasi tidak dilakukan diluar pengadilan, tetapi didalam pengadilan, agar waktu penyelesaian dapat lebih cepat.

Bukan hanya itu, besaran nilai gugatan yang dibebaskan dari biaya panjar dari Rp.150 juta, diusulkan menjadi Rp.750 juta. Bahkan, pekerja dapat dibebaskan dari biaya panjar hingga eksekusi, jika mendapatkan ijin dari pengadilan untuk beracara cuma-cuma. Serta pembentukan PHI di Kabupaten/Kota dimungkinkan dibentuk hanya dengan dasar rekomendasi Bupati/Walikota.

Yang menjadi teramat penting adalah perubahan hukum acara, yang semula diperiksa dengan acara contentious (gugatan) menjadi voluntair (permohonan). Hal ini untuk menjawab kesulitan para pekerja dalam merumuskan gugatan. Sebab, untuk membuat permohonan sangatlah sederhana, dan tidak terikat dengan syarat-syarat formil. Selain itu, diusulkan pula untuk mempermudah tuntutan pekerja terhadap upah proses saat diputuskan hubungan kerja. Serta diatur pula waktu penyelesaian kasasi dan tata cara eksekusi putusan, khususnya putusan bekerja kembali. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of