Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
3.662

Gugat Menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial

Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam UU 13/2003, Pasal 152 ayat (1), penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja diajukan dengan bentuk permohonan (gugatan voluntair). Pengusaha diberikan 10 (sepuluh) kebolehan oleh UU 13/2003, untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, yaitu Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 161 ayat (3), Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167 ayat (1), Pasal 168 ayat (3) dan Pasal 172. Sedangkan, pekerja hanya diberikan 2 (dua) kebolehan, yaitu Pasal 162 ayat (1) dan Pasal 169 ayat (1).

Penyelesaian PHK melalui gugatan voluntair, yang dilandasi oleh ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 [Putusan MA No.3139 K/Pdt/1984], yang terdiri dari penyusunan surat gugatan, membayar panjar biaya perkara, dan membuktikan adanya hubungan kerja dibebabkan kepada pemohon/penggugat. Sehingga, jika pengusaha hendak melakukan pemutusan hubungan kerja, maka beban tersebut menjadi kewajiban pengusaha. Namun, pemeriksaan oleh Hakim melalui gugatan voluntair adalah persidangannya bersifat sepihak (ex-parte), yaitu tidak ada pihak atau orang lain yang dijadikan tergugat. Dan permintaan atau petitum dalam gugatan voluntair, bersifat deklaratif (berisi pernyataan). Sedangkan, putusannya bersifat penetapan (beschikking), sehingga dimungkinkan untuk menjatuhkan putusan yang tidak diminta (ultra petita). Upaya hukum biasa terhadap penetapan atas gugatan voluntair adalah kasasi ke Mahkamah Agung [Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU 14/1985].

Meskipun UU 13/2003 mengatur pula hukum acara formil, tetapi tata caranya didelegasikan oleh Pasal 136 ayat (2) untuk membuat lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang kemudian dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan UU 2/2004. Dalam UU 2/2004, penyelesaian perselisihan hubungan industrial disetarakan dengan penyelesaian sengketa. Sehingga, yang diterapkan di-PHI adalah mekanisme pemeriksaan gugatan secara contentiosa atau disebut dengan contentious.

Kekurangan dari gugatan perselisihan hubungan industrial yang diperiksa secara contentious adalah, kondisi sosial ekonomi pengusaha dengan pekerja disetarakan. Selain itu, kedua belah pihak dibebaskan untuk menggugat apabila merasa dirugikan. Dalam prakteknya, pekerja-lah yang sering dirugikan atas tindakan perusahaan, khususnya masalah pemutusan hubungan kerja. Terlebih terdapat asas pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPerdata, yaitu siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Masalahnya bagi pekerja adalah kemampuan dalam menyusun gugatan dan lainnya, menentukan pihak-pihak, serta mempersiapkan bukti-bukti.

Kelebihan pemeriksaan gugatan secara contentious adalah melibatkan dan mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara (audi alteram partem), dengan pemeriksaan yang berlangsung secara op tegenspraak yaitu memberi hak dan kesempatan kepada pihak lawan untuk membantah dalil penggugat. Permintaan atau petitum dalam gugatan contentious, bersifat condemnatoir. Sedangkan, putusannya bersifat vonis yang tidak mungkin diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan yang tidak diminta (ultra petita). Upaya hukum biasa terhadap putusan atas gugatan contentious adalah banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung.

A.  Gugatan

Gugatan dapat juga diistilahkan sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering), yang mengandung sengketa dengan pihak lain [Prof. Sudikno Mertokusumo]. Surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil, diformulasikan dengan urutan dan rumusan sebagai berikut :

  1. Kompetensi (Jurisdiction) Pengadilan dalam UU 2/2004, ditetapkan dalam Pasal 56 dan Pasal 81.

Segi kekuasaaan absolut (jurisdicti absolut) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : Lingkungan Peradilan (Peradilan Umum [UU 2/1986], Peradilan Agama [UU 7/1989], Peradilan Militer [UU 31/1997], dan Peradilan Tata Usaha Negara [UU 5/1986]). Extra judicial oleh UU (Arbitrase [Pasal 337 HIR/Pasal 705 RBg/UU 30/1999), Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat [UU 22/1957/UU 12/1964], Pengadilan Pajak [UU 17/1997], dan Mahkamah Pelayaran [Ordonasi Majelis Pelayaran St. 1934-215 jo. St. 1938-2]). Instansional (Pengadilan tingkat Pertama [Pasal 3 UU 2/1986], Pengadilan tingkat Banding [Pasal 21 ayat (1) UU 4/2004], dan Pengadilan tingkat Kasasi [Pasal 22 UU 4/2004]).

Dalam UU 2/2004, Pasal 55 dan Pasal 56, mengatur (jurisdicti absolut) PHI adalah peradilan yang berada pada lingkungan peradilan umum, dengan tugas dan kewenangannya adalah memeriksa serta memutus pada tingkat pertama perkara perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja, dan pada tingkat terakhir perkara perselisihan kepentingan serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Sedangkan segi kekuasaan relatif (jurisdicti relatif) dibagi menjadi 7 (tujuh), yaitu : Actor Sequitur Forum Rei (yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat [Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 4 ayat (1) UU 2/1986]). Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (penggugat berwenang memilih salahsatu pengadilan, jika tergugat lebih dari seorang dengan tempat tinggal yang berbeda-beda [Pasal 118 ayat (2) HIR]). Actor Sequitur Forum Rei tanpa Hak Opsi (penggugat tidak diberikan kewenangan memilih salahsatu pengadilan meskipun terdapat lebih dari seorang tergugat, yang dalam keadaan tergugat lainnya berkedudukan sebagai penjamin [Pasal 99 ayat (6) Rv]). Pengadilan tempat tinggal penggugat, jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui [Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 99 ayat (3) Rv]. Forum Rei Sitae, jika tuntutan mengenai barang tetap (tidak bergerak), maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya terletak barang itu [Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5) RBg]. Pemilihan domisili (jika dalam perjanjian tertulis baik pokok maupun akta turunan dicantumkan kesepakatan klausul domisili pengadilan [Pasal 118 ayat (4) HIR]). Penunjukkan pengadilan yang tergugatnya adalah pemerintah atau Negara [Pasal 99 ayat (18) Rv].

Dalam UU 2/2004, Pasal 81, mengatur (jurisdicti relatif) PHI adalah pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja.

  1. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya penyesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

     3. Legal Standing

Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak dipastikan memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan pengadilan. Para pihak terdiri dari pihak formil adalah pihak yang ditunjuk oleh hukum mewakili kepentingan pihak lain yang tidak membutuhkan surat kuasa, yaitu orang yang karena jabatannya dapat mewakili negara, mewakili anak yang belum dewasa, kurator, direksi, pimpinan perwakilan perusahaan asing, dan pimpinan cabang perusahaan domestik. Serta pihak materiil adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung, yaitu penggugat atau tergugat, yang apabila ingin diwakili oleh pihak lain dapat memberikan surat kuasa.

Setelah menyebutkan kompetensi pengadilan, jenis perselisihan hubungan industrial, dan menuliskan tanggal gugatan, penyebutan identitas para pihak [Pasal 118 ayat (1) HIR] dalam surat gugatan juga termasuk merupakan syarat formil keabsahan suatu gugatan. Berikut adalah identitas yang wajib disebutkan :

  • nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal yang dapat bersumber dari kartu identitas kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah, termasuk pula nama perseroan yang dapat bersumber dari anggaran dasar atau surat-surat resmi perusahaan;
  • identitas lain seperti umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa.
  • Pemberian Kuasa

Dalam UU 2/2004, Pasal 87, memberikan kewenangan kepada serikat pekerja dan organisasi pengusaha pada tingkat perusahaan, kota/kabupaten, propinsi dan pusat dapat menjadi penerima kuasa dalam proses beracara di PHI dengan surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), yang hanya khusus untuk satu tingkatan peradilan dengan diberi tanggal, bermeterai cukup dan ditanda-tangani.

Dalam Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan syarat pokok saja, kemudian Mahkamah Agung melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pembuatan surat kuasa khusus, yaitu melalui SEMA No. 2/1959, SEMA No. 1/1971 dan SEMA No. 6/1994, dengan menyebutkan : identitas dan kedudukan para pihak sebagai penggugat serta tergugat. Serta menjelaskan secara ringkas dan konkret pokok atau obyek perkara, setidaknya menyebutkan jenis atau masalah perkaranya atau menyebut nomor register perkara (bagi tergugat). Juga menyebutkan kompetensi relatif pengadilan, dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, serta melampiri Risalah Mediasi/Konsiliasi.

Berbeda dengan pengadilan umum, mediasi dalam UU 2/2004 dilakukan di luar pengadilan, yaitu di instansi yang bertanggung-jawab pada bidang ketenagakerjaan. Sehingga, proses beracara di PHI, dalam Pasal 83 ayat (2) diwajibkan untuk menyertai risalah mediasi atau konsiliasi jika menggunakan konsiliator sebelum mengajukan gugatan di PHI.

  1. Fundamentum Petendi

Fundamentum petendi yang juga dapat disebut sebagai positum merupakan dasar gugatan atau alasan tuntutan (grondslag van de lis), yang rumusannya berisi substantierings theorie yaitu penjelasan terhadap fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum sebagai penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dan indiviualisering theorie yang hanya menjelaskan peristiwa atau kejadian hukumnya saja di dalam gugatan tanpa perlu dikemukakan sejarah terjadinya hubungan hukum.

Fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat 2 (dua) unsur, yaitu : dasar fakta (feitelijke grond), yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan penggugat. Serta dasar hukum (rechtelijke grond), yang menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau obyek yang diperselisihkan, dan antara penggugat dengan tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan.

    5. Petitum

Petitum merupakan pokok tuntutan, yang juga dapat disebut sebagai petita, petitory atau conclusum. Dalam praktek peradilan, petitum mempunyai macam bentuk, yaitu : provisi, adalah petitum yang diminta untuk diputus sebelum pokok perkara diperiksa. Tunggal, karena menyebutkan secara rinci satu persatu pokok tuntutan yang dikaitkan dengan dalil gugatan, dan tidak boleh hanya berbentuk compositor atau ex-aequo et bono (mohon keadilan), atau alternatif, dengan mengklasifikasikan petitum primair dan petitum subsidair yang sama-sama dirinci atau dengan petitum subsidair compositor.

B.   Jawaban

  1. Eksepsi

Exceptie atau exception dalam konteks hukum acara dimaknai sebagai tangkisan atau bantahan (objection). Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang hanya menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yang mengakibatkan putusan bersifat negatif tanpa menyinggung penyelesaian pokok perkara sesungguhnya, yaitu gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Eksepsi terdiri dari Prosesual dan Materiil.

  1. Prosesual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu eksepsi mengenai pengadilan yang tidak berwenang mengadili (exceptie van onbeveogheid) secara absolut (jurisdicti absolut) atau secara relatif (jurisdicti relatif). Dan eksepsi di luar kompetensi, yaitu :
  • surat kuasa khusus tidak sah, yaitu bersifat umum, tidak memenuhi syarat formil, atau dibuat oleh orang yang tidak berwenang.
  • error in persona diantaranya adalah karena orang yang bertindak sebagai penggugat atau kuasanya bukan orang yang berhak (persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan, keliru menarik pihak sebagai tergugat, atau pihak-pihak yang dijadikan sebagai tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium).
  • ne bis in idem atau res judicata dikenal dengan pengertian perkara yang sudah digugat tidak dapat diperselisihkan dua kali, kecuali terhadap gugatan yang putusannya bersifat negatif.
  • obscuur libel merupakan surat gugatan yang tidak terang atau tidak jelas (onduidelijk), yang disebabkan karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, tuntutan tidak jelas karena tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum.

       2. Materiil dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : dilatoria, disebabkan karena gugatan masih belum waktu (premature) untuk diajukan, dan peremptoria merupakan sangkalan yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan, karena perkara yang digugat tidak dapat diperselisihkan, yaitu antara lain berbentuk :

  • temporis (daluarsa).
  • non pecuniae numeratae (pembayaran yang dijanjikan tidak pernah diterima).
  • doli mali (penipuan yang dilakukan dalam perjanjian).
  • metus (perjanjian yang mengandung paksaan).
  • non adimpleti contractus (seseorang tidak dapat menggugat, jika dirinya tidak memenuhi kewajibannya).
  • dominii (obyek barang yang digugat bukan milik penggugat tetapi milik tergugat).
  • litis pendentis (perkara yang ssama sedang diperiksa oleh pengadilan).
  1. Bantahan Pokok Gugatan

Bantahan terhadap pokok gugatan [Pasal 121 ayat (2) HIR/Pasal 124 Rv], seringkali disebut sebagai ver weer ten principale atau materiel verweer, yakni bantahan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara dalam surat gugatan, yang disampaikan dalam surat jawaban dan merupakan hak, bukan kewajiban. Bantahan pokok gugatan disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan objektif [Pasal 113 Rv], agar tidak sia-sia dan tidak bermanfaat. Klasifikasi isi jawaban bantahan adalah sebagai berikut :

  • Bekentenis (Pengakuan), Tergugat dibenarkan untuk memberi jawaban yang berisi pengakuan (confession) terhadap sebagian maupun seluruh dalil gugatan. Pengakuan terhadap dalil gugatan yang dituangkan dalam jawaban, erat kaitannya dengan sistem pembuktian yang masih dianggap sebagai alat bukti [Pasal 164 HIR/Pasal 1886 KUH Perdata]. Bantahan terhadap dalil gugatan terhadap pokok gugatan, merupakan hak tergugat, yang secara teori dan praktek, alasan-alasan tersebut ditujukan kepada kebenaran dalil gugatan, kejadian atau fakta, atau melumpuhkan kekuatan pembuktian (tegen bewijs).
  • Tidak memberi pengakuan maupun bantahan. Tergugat juga dibenarkan untuk untuk tidak mengakui dan juga tidak membantah, yaitu dengan hanya memberikan pernyataan serta menyerahkan sepenuhnya kepada hakim (referte aan het oordel des rechters).
  1. Gugat Balik (Rekonvensi). Rekonvensi diatur dalam Pasal 132a ayat (1) HIR dan Pasal 244 Rv, yang mempunyai arti sebagai gugatan bersifat eksepsional yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan diajukan bersamaan dengan jawaban gugatan. Dengan adanya gugatan rekonvensi, maka komposisi para pihak dan gugatan menjadi (i) gugatan penggugat disebut gugatan dan penggugat konvensi (eis in conventie) yang pada saat bersamaan disebut tergugat rekonvensi, dan (ii) gugatan tergugat disebut gugatan dan penggugat rekonvensi (eis in reconventie) serta disebut tergugat konvensi.

C.  Replik dan Duplik

Asas audi alteram partem dalam gugatan yang bersifat contentious, memberikan hak kepada penggugat dan tergugat untuk mengajukan replik dan duplik sebagai tanggapan oleh penggugat atas jawaban tergugat (yang dapat terdiri dari eksepsi, bantahan pokok gugatan dan gugatan balik), serta sebagai tanggapan tergugat atas replik penggugat.

– oOo –

 disampaikan oleh Muhammad Hafidz dalam Pelatihan Tata Cara Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Banten, Jawa Tengah dan Sumatera Utara-2015.

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of