Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
595

Hari Ini Buruh Memulai Rangkaian Demo Menolak Berlakunya PP Pengupahan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sejak 23 Oktober lalu, menuai demonstrasi para buruh secara bergelombang. Mereka menolak pemberlakuan PP yang dianggap telah mengebiri kewenangan Dewan Pengupahan. Dalam PP tersebut, para buruh menilai keanggotaan serikat pekerja di Dewan Pengupahan untuk memberikan rekomendasi besaran upah kepada Gubernur, tidak lagi diperlukan. Sebab, Gubernur diharus menetapkan besaran upah minimum dengan rumusan dalam formula yang telah ditetapkan oleh PP Pengupahan.

Gelombang penolakan PP Pengupahan, dimulai hari ini Rabu (28/10) terjadi dibeberapa kota. Di Cikampek, ribuan para buruh menutup akses masuk ke Kawasan Industri Kota Bukti Indah. Supratman, salah satu karyawan perusahaan otomotif yang ada di kawasan industri tersebut, mengabarkan bahwa buruh sudah menutup akses. Namun demikian, tadi pagi masih ada yang bisa masuk ke dalam pabrik. “Aksesnya udah ditutup, tapi masih ada yang bisa masuk. Pada nyari jalan tikus,” ujarnya.

Selain itu, ratusan buruh di Palembang yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumsel, menggelar peringatan Hari Sumpah Pemuda sekaligus menolak PP Pengupahan yang berdampak besar bagi pemiskinan pekerja secara sistemik. Koordinator SBSI Korwil Sumsel, Ramliyanto menjelaskan, saat ini nasib buruh sudah terpuruk dengan gaji yang kecil. Ditambah lagi dengan diterbitkannya PP Pengupahan tersebut akan membuat gaji buruh semakin ketinggalan dibanding negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. “Kami tegas menolak PP Pengupahan yang baru terbit. PP itu merugikan kami, kaum buruh makin miskin dan dimiskinkan,” ungkap Ramliyanto.

Di Ibukota, kedatangan buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa sudah terlihat sejak pukul 10.00 WIB. Mengenakan atribut dan seragam berbagai warna serta dilengkapi dengan kendaraan berpengeras suara, para buruh terlihat merapatkan barisan dan memenuhi Silang Barat Daya Monumen Nasional (Monas), Jalan Medan Merdeka Utara. “Kita ingin perubahan, mana janjinya Pak Jokowi (Joko Widodo-red), katanya mau sejahterakan buruh, mau memanusiakan kami. Tapi semuanya palsu, kebijakan pemerintah kok sekarang malah sengsarakan kami, malah nyenengin pengusaha dan konglomerat,” ungkap salah seorang buruh dalam orasinya.

Sedangkan menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, tujuan dikeluarkannya PP ini adalah untuk mengembalikan fungsi dari penetapan upah minimum sebagai jaring pengaman, sehingga pekerja bisa mendapatkan upah di atas batas minimum yang ditetapkan. “Upah minimum dikembalikan fungsinya sebagai jaring pengaman. Sementara untuk sistem pelaksanaan pengupahan di perusahaan dilakukan melalui struktur dan skala upah. Agar hal ini dapat terlaksana dan dapat dipatuhi oleh semua pihak maka diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis hari ini di Jakarta. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of