Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
728

Ijin Usaha Agen Penempatan Tak Sesuai UU, ABK Jadi Bulan-Bulanan

Ilustrasi. (foto: tribunnews.com)
Ilustrasi. (foto: tribunnews.com)

Jakarta | Sengketa gaji tidak dibayar yang menimpa anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja/dipekerjakan di kapal ikan berbendera asing marak terjadi, ketidakpastian perlindungan terhadap pekerja Indonesia di sektor laut tersebut tidak/belum jelas. Banyak kasus ABK ngambang, penyelesaiannya belum memenuhi unsur adil bagi para pekerja, demikian disampaikan Imam Syafi’i, Wakil Ketua Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), di Tebet-Jakarta, Minggu (25/10) petang.

ABK, lanjutnya, seakan menjadi bulan-bulanan dalam segi apapun, baik pada saat Pra, Masa, hingga Purna penempatan. Saat Pra, ABK banyak tertipu oleh calo yang merekrutnya hingga puluhan juta rupiah. Pada Masa, ABK sering menjadi korban kekerasan oleh kapten dan mandor di kapal. Begitupun ketika ABK sudah pulang ke Indonesia (Purna), mereka dirugikan dalam hal gaji. Misalnya; minta pulang sebelum selesai kontrak, padahal mereka minta pulang karena dipekerjakan tidak secara manusiawi dan mendapat perlakuan kasar dari atasan di kapal.

Akibat dari pulang sebelum kontrak selesai, para ABK justru dianggap melanggar perjanjian kerja. Padahal, seharusnya pihak perusahaan harus mempertimbangkan penyebab dari ABK minta pulang. “ABK ke luar negeri tujuannya kerja dan pulang bawa uang untuk keluarga, namun jika di kapal mereka diperlakukan tidak manusiawi siapa juga yang mau?,” tegasnya.

Sungguh ironis, ketika kita mendengar ada kasus ABK sudah kerja setahun lebih dan minta pulang, mereka tidak dapat gaji dan justru punya hutang di perusahaan. Apakah mekanisme nya memang seperti itu? Bagaimana jika ABK disiksa di atas kapal, minta pulang, lalu dianggap salah dan biaya kepulangan di tanggung ABK dengan cara potong dari gaji?, papar ia.

Kedepan, semoga nasib ABK lebih diperhatikan oleh pemerintah. Perlindungan untuk ABK begitu minim, sementara perusahaan pengirim ABK tidak diawasi secara maksimal. Masih banyak perusahaan yang belum jelas perijinanannya (Manning Agency tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN). Sehingga banyak perusahaan pengirim yang lari dari tanggungjawabnya ketika terjerat sengketa ketenagakerjaan dengan ABK. Akibatnya, ABK-lah yang menjadi korban, pungkasnya. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of