Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
489

Jika Jokowi Tak Cabut, Buruh Minta MA Batalkan PP Pengupahan

ribuan buruh yang tergabung dalam SP LEM SPSI, kembali berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. (foto: liputan6.com)
ribuan buruh yang tergabung dalam SP LEM SPSI, kembali berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. (foto: liputan6.com)
ribuan buruh yang tergabung dalam SP LEM SPSI, kembali berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. (foto: liputan6.com)

Jakarta | Hingga Jum’at (30/10) esok, ribuan buruh akan terus memadati kawasan medan merdeka, untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang disahkan pada 23 Oktober lalu oleh Presiden Joko Widodo.

Sejak kemarin, Rabu (28/10) siang, depan Istana Merdeka, Jakarta dipadati oleh ratusan buruh yang tergabung dengan beberapa elemen serikat pekerja, yaitu diantaranya PPMI, Geber BUMN, GSPB, SGMBN, FSPASI dan FSBDSI. Mereka baru membubarkan diri pada Pukul 18.30 Wib, setelah melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian dari Polres Jakarta Pusat. Dan dalam perjalanan pulang, peserta aksi yang hendak kembali ke Bekasi, Karawang dan Purwakarta berhamburan keluar kendaraan masing-masing, tepatnya ketika berada di ruas tol exit Pondok Gede, Jakarta-Cikampek.

Hari ini, Kamis (29/10), ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP LEM SPSI), kembali berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan itu. Mereka menyerukan agar Presiden Jokowi mencabut PP Pengupahan.

Namun, dihadapan para wartawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah tidak akan membatalkan pemberlakuan PP Pengupahan yang telah diteken Presiden pada 23 Oktober lalu. Menurut Pramono, PP yang menjadi dasar formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) tersebut, sudah mengakomodir kepentingan pekerja maupun pengusaha. “Kami meyakini PP Pengupahan ini akan bisa diterima kedua belah pihak, bahwa sekarang ini masih ada demo karena pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun, kami melihatnya PP ini justru memberi kepastian bagi pekerja maupun pengusaha,” ujar Pramono di kantornya, Rabu (28/10) kemarin.

Terhadap sikap pemerintah tersebut, sejumlah serikat pekerja berniat akan melakukan uji materi PP Pengupahan itu ke Mahkamah Agung (MA). PP tersebut dianggap telah bertentangan dengan Pasal 89 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengharuskan penetapan UMP harus berdasarkan survei komponen hidup layak (KHL). Sedangkan PP dalam penentuan UMP berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

“Dalam waktu dekat kami ajukan ke MA. Kita uji materilkan,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, dalam diskusi terbatas dengan sejumlah wartawan, di Jakarta, Kamis (29/10) siang tadi. Timboel menegaskan penentuan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak transparan. Pasalnya, besarnya inflasi nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rentan dipolitisasi, kata dia.

Senada dengan Timboel, Ketua Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Agus Humaedi menegaskan, pihaknya tengah mempersiapkan materi permohonan pengujian PP Pengupahan ke MA. “Pekan depan kami akan secara resmi mendaftarkan permohonan judicial review ke MA, dan tidak tertutup kemungkinan juga kami akan mengajukan pengujian UU 13/2003 ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya agar kepentingan buruh terlindungi oleh kebijakan pemerintah, bukan sebaliknya,” ujarnya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of