Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
344

Kantor Gubernur dan DPRD Sumut Diwarnai Aksi Buruh Menolak RPP Pengupahan

ilustrasi
Buruh medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan
Buruh medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan

Medan – Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak para kepala daerah agar menolak dan melawan pemerintah pusat terkait dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonimi IV dan RPP Pengupahan, Rabu 21/10/2015.

“Dasar penolakan tersebut karena pemerintahan Jokowi-JK dianggap telah merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam menentukan kenaikan upah minimum,” ujar presiden KSPI Said Iqbal.

Diseluruh dunia, kenaikan upah selalu melibatkan serikat pekerja, dengan menetapkan formula kenaikan upah sebatas inflasi plus pertumbuhan ekonomi, dan mereka berpendapat bahwa upah dasar Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.

Mereka berpendapat bahwa upah minimum di Thailand Rp3,5 juta, Tiongkok Rp3,9 juta, bahkan Pilipina mencapai Rp4,2 juta. Sementara itu, upah minimum rata-rata di Indonesia hanya berada dalam kisaran Rp2 juta. Di jakarta saja, sebagai ibukota negara, upahnya hanya Rp2,7 juta.

Buruh juga dalam aksi tersebut menilai, apabila kenaikan upah ditentukan hanya sebatas inflasi plus pertumbuhan ekonomi, maka setiap tahun penyesuaian upah di Indonesia hanya dalam kisaran 10 persen, bahkan bisa lebih kecil. Formula kenaikan upah minimum diatur dalam RPP Pengupahan bertentangan dengan konstitusi.

“Hal itu ditegaskan dalam UU Nomor 13 tahun 2003, dimana setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tetapi dengan adanya RPP Pengupahan ini, KHL tidak lagi dipakai sebagai salah satu acuan untuk menetapkan kenaikan upah minimum,” ujarnya.

Staf Ahli Gubernur Bidan Hukum, Ferlin H Nainggolan menerima aspirasi massa buruh. Ia menyampaikan, aspirasi kaum buruh sudah disampaikan melalui faxx ke Jakarta, dan lampiran fax tuntutan buruh tersebut langsung diberikan pada kaum buruh, sebagai bukti bahwa tuntutan buruh telah disikapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Usai menyampaikan orasinya didepan kantor Gubernur, buruh melanjutkan aksinya ke depan kantor DPRD Sumut. Mereka juga menuntut hal sama, para buruh pun langsung diterima Ketua Komisi E DPRD Sumut, Efendi Panjaitan, anggota Komisi A, Sarma Hutajulu, dan Anggota Komisi B Novitasari.

Efendi Panjaitan mengatakan, buruh mempersoalkan Rancangan Pengaturan Pengupahan(RPP). Terkait tuntutan itu, RPP ini tidaklah dibatalkan tetapi harus ada bahasa yang konkret dan sekarang sudah berjalan dewan pengupahan di provinsi masing-masing.

“Kalaupun mau diteken Presiden, ya jauh-jauh hari dibahas dan disahkan dulu tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2016. Dan dibahas pengaturan pengupahan. Kalau dewan pengupahan sudah bekerja dan disahkan RPP maka mengacu ke mana akan jadi repot. Akibatnya akan jadi gelombang karena tidak jelas acuannya,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Dia menambahkan, RPP harusnya ditunda karena harus ada yang dibahas terlebih dahulu poin-poin penting mana yang memberatkan. Kita tidak tahu apakah sudah dibahas atau belum karena kebijakannya di Jakarta.

Pengunjuk rasa juga meminta outsourcing ditinjau. Kalau ini juga diminta berarti harus merevisi UU Nomor 13 tahun 2003 karena acuan dewan pengupahan dan outsourcing ada di situ.

Jika RPP ini dibatalkan maka tetap acuannya UU ini. Sementera di UU Nomor 13/2003 posisi buruh sangat lemah ketika berhadapan dengan pengusaha, katanya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of